Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Kementerian Keuangan Kepulauan Riau (Kepri) Budiman menyampaikan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2025 meningkat sekitar Rp400 miliar dibanding tahun 2024.
"Dana TKD Kepri 2025, naik dari Rp8,04 triliun menjadi Rp8,45 triliun," kata Budiman di Tanjungpinang, Selasa.
Budiman menyebut kenaikan anggaran TKD untuk Kepri tahun 2025 dipengaruhi beberapa faktor, seperti luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat inflasi, kontribusi dana bagi hasil (DBH), termasuk perekonomian yang semakin membaik otomatis berdampak peningkatan dana transfer ke daerah.
Baca juga: Kemnaker kukuhkan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri di Kota Batam
Ia menyebut alokasi dana TKD Kepri 2025 disalurkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kepri serta tujuh kabupaten/kota setempat. Dengan rincian, TKD Provinsi Kepri sebesar Rp2 triliun, lalu Kota Batam Rp1,6 triliun, Kota Tanjungpinang Rp719 miliar, Kabupaten Bintan Rp907 miliar, Kabupaten Karimun Rp812 miliar, Kabupaten Lingga Rp776 triliun, Kabupaten Natuna Rp854 miliar, dan Kabupaten Anambas Rp668 miliar.
Sementara, untuk alokasi TKD per jenis TKD terdiri dari dana alokasi umum (DAU) sekitar Rp5 triliun, dana bagi hasil (DBH) Rp1 triliun, lalu dana insentif fiskal Rp111 miliar, dana alokasi khusus (DAK) non fisik Rp1,4 triliun, DAK fisik Rp619 miliar, dan dana desa Rp217,99 miliar.
"Khusus alokasi dana desa di Kepri tahun 2025, jumlahnya hampir sama dengan tahun lalu," ujar Budiman.
Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengapresiasi peningkatan alokasi TKD tahun anggaran 2025. Pihaknya akan memaksimalkan anggaran tersebut untuk menyelaraskan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Baca juga: Pemkot Batam berikan bonus Rp234 juta untuk atlet dan pelatih PON XXI
Ia memastikan pemerintah daerah mendukung penuh program-program prioritas nasional yang mulai dilaksanakan tahun 2025, seperti makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan terintegrasi, serta terciptanya lumbung pangan nasional, daerah, dan desa.
"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus fokus mendukung prioritas yang telah ditetapkan pemerintah pusat," ucap Ansar.
Ia turut menekankan pada kuasa pengguna anggaran agar melaksanakan belanja sesuai prioritas dan hasil, dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, misalnya perjalanan dinas, rapat maupun seminar.
Selain itu, Ansar mendorong percepatan realisasi belanja APBN maupun APBD di awal tahun 2025 supaya dapat memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, khususnya di Kepri.
Baca juga:
Imigrasi tambah konter pemeriksaan di pelabuhan internasional Batam Centre
Banjir rob rendam sejumlah ruas jalan hingga pertokoan di Tanjungpinang