Karimun (ANTARA Kepri) - DPRD Karimun Provinsi Kepulauan Riau akan mengevaluasi kinerja Bank Perkreditan Rakyat sehubungan dengan rencana penambahan modal untuk perusahaan milik daerah itu.

"Seyogianya kami menggelar pertemuan dengan manajemen BPR untuk mengevaluasi kinerja bank daerah itu. Namun, karena manajemen BPR mengikuti bazar MTQ tingkat provinsi, pertemuan itu tertunda," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Karimun Raja Kamaruddin di Tanjung Balai Karimun, Senin.

Raja Kamaruddin mengatakan bahwa evaluasi kinerja bank milik daerah itu bertujuan untuk mengetahui potensi BPR dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

"Kalau kinerjanya meningkat dibandingkan sebelumnya, penambahan modal akan dipertimbangkan," ucapnya.

Raja Kamaruddin yang juga Ketua Fraksi Golkar mengatakan bahwa keberadaan BPR seyogianya memberikan kontribusi positif bagi daerah jika dikelola dengan baik dan profesional.

"Kalau dikelola dengan baik, kami optimistis BPR akan berkembang dan turut berkontribusi bagi pendapatan asli daerah," ucapnya.

Anggota Komisi B Ady Hermawan mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menyuntikkan modal awal sebesar Rp5 miliar, dan selanjutnya ditambah lagi Rp2,5 miliar.

Penyertaan modal oleh pemerintah daerah itu mengacu pada Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah BPR.

"Modal pemerintah daerah memang belum mencapai 51 persen atau lebih. Saham pada BPR masih dimiliki Bank Riau Kepri. Mungkin ini yang menyebabkan BPR kurang berkembang sehingga perlu dipertimbangkan penambahan modal oleh pemerintah daerah," katanya.

Pendapatan BPR, kata Ady, yang disetor ke kas daerah hanya rata-rata Rp50 juta per tahun. Bahkan, saat masih berkantor di Kecamatan Moro terus merugi.

"Pada tahun lalu memang rugi karena pindah kantor ke Tanjung Balai Karimun. Akan tetapi, pada tahun ini belum tahu karena belum kami evaluasi," ujarnya.  (KR-RDT/D007)

Editor: D Kliwantoro