Tanjungpinang (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin mengusulkan agar pemerintah pusat mengenakan pajak ekspor untuk pengiriman kelapa bulat ke luar negeri sebesar Rp2.000 per butir guna menjaga pasokan kebutuhan dalam negeri.
"Saat ini ekspor kelapa bulat tidak dikenakan pajak ekspor," kata Sekretaris Komisi II DPRD Kepri Wahyu Wahyudin di Tanjungpinang, Senin.
Wahyudin menyebut usulan pajak ekspor kelapa tersebut untuk mengendalikan ekspor, karena permintaan kelapa bulat di pasar internasional semakin meningkat. Sedangkan kebutuhan kelapa untuk konsumsi dan industri lokal, khususnya di Kepri terus menipis. Dampaknya, harga produk olahan kelapa seperti santan di daerah itu merangkak naik dari Rp20 ribu menjadi Rp30 ribu per kilogram.
Baca juga: Disperindag Kepri harapkan adanya kebijakan pembatasan ekspor kelapa
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kebijakan pemerintah dalam menjamin ketersediaan kelapa untuk konsumsi dan industri lokal agar tidak terganggu tingginya volume ekspor.
Ia menyampaikan, dari hasil pengawasan di lapangan sejumlah pelaku industri kelapa di Pulau Bintan dan Batam mengalami kesulitan pasokan kelapa seiring meningkatnya permintaan ekspor.
Masyarakat juga mengeluhkan kenaikan harga santan yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Rata-rata kebutuhan kelapa untuk konsumsi dan industri di wilayah Kepri mencapai 250 ribu butir per hari.
Baca juga: Imigrasi Batam tunda terbitkan 191 paspor terindikasi PMI ilegal
"Saat ini pasokan kelapa yang tersedia hanya 60 persen dari total kebutuhan per hari," ujarnya.
Wahyudi juga menyarankan pemerintah perlu melakukan pembatasan ekspor kelapa ke luar negeri sehingga tidak mengganggu kebutuhan kelapa pasar domestik.
Selain itu, ia turut meminta pelaku usaha ekspor kelapa lebih transparan dalam melaporkan jumlah kelapa yang akan diekspor, termasuk menjalin kerja sama dengan petani lokal untuk memastikan kebutuhan kelapa domestik aman dan terpenuhi.
Ia optimistis dengan adanya pengaturan ekspor kelapa, maka sektor industri kelapa lokal dapat terus berkembang tanpa terpengaruh dengan ekspor.
"Dengan demikian, perekonomian daerah tetap stabil dan terjaga," demikian Wahyu.
Baca juga:
Kapolda: LAM Kepri mitra strategis ciptakan kamtibmas
BP Batam: Industri mesin dan elektronik mendominasi realisasi PMA