PERJALANAN Kepulauan Riau menampilkan beberapa wajah sebelum pada 24 September 2002 menjadi sebuah provinsi mandiri, lepas dari Provinsi Riau, namun tantangan dan peluangnya tak kurang melimpah dalam menyejahterakan rakyat dan penjagaan kewilayahan.
Rekam jejak perjalanan sejarah administrasi Pemerintahan Kepulauan Riau (Kepri)--provinsi, kini berusia 10 tahun--yang berbatasan dengan Malaysia, Singapura dan Vietnam ditulis dalam sebuah buku berjudul "Menjaga Indonesia dari Kepri".
Buku ini juga berisi tentang kehidupan pemuda di perbatasan, serta potensi dan ancaman terhadap 19 pulau terdepan Kepri.
Tantangan bermula dari kondisi dan letak geografis pulau-pulau terdepan sehingga rentan hilang atau mungkin dikuasai negara asing juga ditulis di dalam buku tersebut. Agaknya, potensi kehilangan itu patut menjadi isu strategis yang harus diperhatikan pemerintah dan masyarakat.
Buku "Menjaga Indonesia dari Kepri", milik Badan Pengelola Perbatasan Kepri, ditulis oleh Trisno Aji Putra dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), bersama Dr Achmad Nurmandi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan saya, wartawan LKBN ANTARA yang juga dosen jurnalistik di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UMRAH.
Buku itu pada 3 Oktober 2012 dibedah oleh kalangan akademisi, mahasiswa, birokrat, organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat.
Ke hadapan "floor", penulis mengemukakan bahwa menjaga pulau terdepan merupakan tugas yang berat. Apalagi, membangun pagar yang kokoh di beranda terdepan Indonesia di Kepri, tentu itu lebih sulit.
Kepri dengan luas wilayah 251.810 kilometer persegi, merupakan provinsi yang unik dan menarik, karena luas daratannya hanya sekitar empat persen, sementara sisanya adalah lautan. Dari empat persen daratan itu terdapat 2.408 pulau, namun belakangan, setelah dilakukan identifikasi, jumlah perkiraan pulau di Kepri pun menyusut menjadi 1.795 pulau saja.
Penyusutan jumlah pulau itu menimbulkan pertanyaan, apakah sekitar 613 pulau di Kepri telah tenggelam dalam beberapa tahun belakangan. Atau, apakah kepemilikan pulau itu telah beralih ke provinsi atau negara lain?
Jawabannya, tidak. Hal ini tidak lepas dari dasar pengukuran yang berbeda. Jumlah pulau di Kepri 2.408 sendiri ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan kemudian jumlah itu direvisi oleh pemerintah pusat.
Di antara pulau-pulau itu terdapat 19 pulau terdepan yang menyebar dari barat ke timur wilayah Kepri. Pulau terdepan Indonesia yang ada di Kepri itu, menyebar di lima kabupaten/kota yaitu Batam, Bintan, Natuna, Anambas dan Karimun.
Hanya Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang yang tidak memiliki pulau terdepan Indonesia di wilayahnya. Sebab, dua daerah otonom ini letaknya agak ke selatan dari garis batas teritorial Indonesia di Laut China Selatan, Selat Melaka, dan Selat Singapura.
Kabupaten Natuna memiliki tujuh pulau terdepan yaitu Pulau Tokong Boro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senoa (Senua), Pulau Subi Kecil dan Pulau Kepala. Sedangkan Pulau Tokong Malang Biru berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, dan Pulau Tokong Berlayar.
Di Kabupaten Karimun terdapat pulau terdepan yaitu Pulau Karimun Kecil dan Pulau Hiu Kecil. Adapun Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Batu Berhenti, dan Pulau Nongsa terletak di wilayah administrasi Pemerintah Kota Batam.
Kabupaten Bintan hanya memiliki satu pulau terdepan yaitu Pulau Sentut.
Pulau-pulau terdepan itu berhadapan dengan bangunan megah negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Hanya empat dari 19 pulau terdepan di Kepri yang berpenghuni.
Tidak semua pulau terdepan memiliki kehidupan dan sumber air bersih. Bahkan beberapa pulau hanya berupa batu karang yang menonjol di perairan dan tanah "sejengkal" yang tidak memiliki sumber air tawar serta tanaman.
Tentara dan polisi di perbatasan hingga sekarang kesulitan hidup di pulau perbatasan. Mereka pun terpaksa menadah air hujan ketika berbulan-bulan berjaga.
Selain itu posisi yang strategis karena beberapa pulau setiap hari dilalui kapal tanker dapat dibangun pelabuhan untuk labuh jangkar sehingga dari sisi ekonomi berpotensi menambah pendapatan negara.
Menurut penulis, "Butuh anggaran yang besar dan keseriusan pemerintah untuk mengelola potensi pulau terdepan."
Ancaman Pulau Terdepan
Isu pemanasan global (global warming) menjadi topik yang begitu hangat dibicarakan dalam beberapa dekade terakhir. Bahkan isu ini begitu menarik untuk dijual, sehingga dalam kampanye pemilihan presiden di sejumlah negara, termasuk di Amerika, menjadi salah satu topik utama yang ditawarkan kepada calon pemilih.
Pemanasan global bermula dari sebuah kekhawatiran, tentang naiknya suhu bumi yang akan berdampak pada sejumlah akibat, seperti misalnya mencairnya lapisan es di Antartika dan Greenland. Bila ini terjadi, sudah pasti permukaan laut akan naik dan akan mengakibatkan sejumlah pulau tenggelam.
"Bagi negara-negara kepulauan, seperti negara di kawasan Oseania, maupun Indonesia, Filipina, Singapura, dan sejumlah negara lainnya, dampak ini tentu menjadi sebuah kekhawatiran. Sebab, hilangnya sebuah pulau tidak sekadar mengurangi luas kedaulatan sebuah negara, melainkan pula akan berdampak para persoalan batas wilayah," kata Trisno Aji Putra, dosen yang juga selaku jurnalis telah mendapat 11 penghargaan karya jurnalistik tingkat daerah dan nasional.
Berdasarkan UNCLOS 1982, batas negara kepulauan dihitung dari pulau terdepan yang dimiliki oleh negara tersebut sejauh 12 mil. Apabila sebuah pulau terdepan hilang dari permukaan laut, maka sudah pasti garis batas negara tersebut bakal menyusut.
Hal ini disebabkan 92 pulau terdepan Indonesia itu dijadikan sebagai titik dasar (TD), yaitu patokan ditariknya garis pantai menurut aturan hukum laut internasional. Meski yang hilang sebut saja sebuah pulau karang tanpa potensi apapun, namun hal ini tetap akan berdampak kerugian pada Indonesia. Hal ini mengingat kandungan sumber daya alam tidak saja terdapat di daratan, melainkan juga di perairan laut.
Penyebab pemanasan global memang tidak saja dilakukan oleh negara-negara kepulauan. Meningkatnya suhu bumi akibat emisi karbon dari aktivitas manusia seperti efek rumah kaca, atau juga karena semakin menyusutnya hutan akibat pembalakan liar dan sebagainya, terjadi di banyak negara. Namun dampak paling nyata akan dirasakan oleh negara-negara kepulauan.
Saat ini diperkirakan kenaikan permukaan laut global mencapai sekitar tiga hingga sembilan milimeter/tahun akibat pemanasan global tersebut. Hasil pemantauan satelit altimetri yang diterbitkan oleh AVISO Prancis menunjukkan bahwa kenaikan permukaan laut mencapai sekitar sembilan mili meter per tahun di Indonesia bagian timur," ujarnya.
Kawasan ini langsung menghadap ke Samudra Pasifik. Memang angka tiga sampai sembilan milimeter ini tak akan terlalu membawa dampak besar bagi penyusutan garis pantai, namun satu hal yang juga harus diwaspadai bahwa pemanasan global telah menimbulkan dampak semakin seringnya siklon dan badai yang disertai banjir besar di perbagai kawasan pantai, seperti di Amerika, Bangladesh, bahkan sampai Myanmar.
Karena itu, kata Trisno, pemanasan global bukan saja mengancam tenggelamnya pulau, melainkan telah menyebabkan perubahan iklim.
Perubahan ini dapat kita lihat dari fenomena cuaca yang semakin tidak menentu, intensitas curah hujan yang tinggi, ombak semakin besar, banjir, kebakaran hutan, dan kekeringan.
"Persoalan akan menjadi semakin pelik apabila yang tenggelam akibat pemanasan global tersebut adalah pulau di perbatasan. Keberadaan pulau di perbatasan tidak lain adalah sebagai titik pengukuran batas kedaulatan negara," katanya.
Kalau satu pulau hilang, sudah tentu batas negara pun akan bergeser. Dan potensi hilangnya pulau-pulau perbatasan Indonesia di Kepri juga tidak kecil. Sebut saja misalnya Pulau Batu Berhanti (Berhenti). Pulau yang menjadi pembatas teritorial Indonesia dengan Singapura itu hanyalah kumpulan batu karang teronggok di permukaan laut.
Satu-satunya penanda bahwa pulau tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia adalah keberadaan lampu suar. Perairan di sekitar Batu Berhanti sendiri adalah kawasan lalu lintas laut internasional yang padat.
Perairan ini dilalui oleh kapal-kapal tangker berukuran raksasa. Karena itu, hantaman gelombang ke babatuan karang di Batu Berhanti sendiri adalah hal yang rutin terjadi, dan ini berpotensi bagi terjadinya kepunahan.
Ditambah lagi dengan ancaman kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global, bukan tidak mungkin suatu saat nanti Pulau Batu Berhanti akan hilang dari permukaan laut.
Bila Pulau Batu Berhanti terdiri dari karang cadas yang kokoh, lain halnya dengan Pulau Pelampong, yang menjadi satu dari 19 pulau terdepan Kepri, berbatasan langsung degan Singapura. Luas Pulau Pelampong hanya sekitar 0,23 kilometer persegi.
"Menurut penuturan penduduk yang tinggal di pulau yang pantainya berpasir itu, abrasi kerap terjadi. Luas pulau pun semakin hari semakin menyusut. Meski gelombang laut di sekitar pulau hanya berada pada ketinggian nol sampai satu setengah meter, namun hantaman ombak dari kapal super tanker yang lalu lalang di depan pulau menjadi faktor yang mempercepat menyusutnya luas pulau," katanya.
Nasionalisme di Perbatasan
Penanganan pulau-pulau terdepan di Kepri tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh energi yang besar, komitmen yang kuat, anggaran yang besar dan sumber daya manusia andal untuk menciptakan pagar yang kokoh di perbatasan.
Buku berjudul "Menjaga Indonesia Dari Kepri" merupakan salah satu alat untuk menyadarkan semua pihak bahwa pulau-pulau terdepan harus diperhatikan bersama, bukan hanya oleh pemerintah.
Tim penulis buku ini meniatkan karya dengan semangat yang kuat mendorong pemuda-pemuda untuk bergerak bersama-sama membangun Kepri.
"Buku ini merupakan produk pertama Pemerintah Kepri yang mengulas secara rinci potensi sekaligus peluang, serta tantangan dan ancaman yang dapat terjadi di di pulau terdepan," kata Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kepri, Edy Sofyan.
Kisah nasionalisme terhadap Indonesia dari orang-orang di Kepri sudah berlangsung lama. Dulu, semua informasi hanya diperoleh dari radio. Ketika orang-orang republik di Jakarta mendeklarasikan gagasan tentang sebuah negara bersatu yang disebut sebagai Indonesia, maka orang-orang di perbatasan pun menyambutnya.
Mereka ikut mengibarkan merah putih dan mulai melakukan pengambilalihan aset-aset Belanda dan Jepang yang tersisa. Mereka waktu itu masih sangat muda, tidak menonton televisi, melainkan mendengar dari radio bahwa Indonesia telah menjelma menjadi negara dalam sebuah proklamasi kemerdekaan di Jakarta.
Kemudian, orang-orang perbatasan itu pun mulai membangun kampungnya, dengan arah hadap tujuan ke Jakarta, bukan ke Singapura, atau Malaysia. Sejarah boleh saja bernostalgia bahwa dulu mereka menjadi bagian tak terpisahkan dari Singapura dan Malaysia.
Namun Traktat London 1824 yang dibuat oleh Belanda dan Inggris telah membelah dua wilayah Kesultanan Melayu di Semenanjung Malaya. Bagian sebelah utara, dari mulai Singapura sampai terus ke atasnya, masuk di bawah kendali Inggris. Sementara bagian sebelah selatan, dari mulai Karimun sampai ke bawahnya, masuk ke garis demarkasi Belanda. Dan, wilayah itu pun terbelah.
Begitu pemuda republik di Jakarta mendeklarasikan gagasan mereka menjadi sebuah negara, wilayah yang dimaksud sebagai Indonesia pada masa itu adalah seluruh wilayah bekas jajahan Belanda yang berada di gugus kepulauan yang dikenal sebagai nusantara.
Kepri sendiri masuk dalam gugus gagasan Indonesia itu. Dan pemuda Melayu Kepri pun sepakat, bahwa dulu mereka adalah bagian dari Kesultanan Melayu, namun kini, setelah era negara-bangsa (nation-state), maka mereka pun harus menjadi bagian dari Indonesia.
"Dan Merah-Putih pun berkibar di atas langit Tanjungpinang, untuk pertama kali, dan untuk puluhan tahun selanjutnya," katanya.
Sejumlah penyaksi sejarah masih berdebat tentang kapan dan di mana Merah-Putih untuk pertama kali berkibar. Ada satu versi mengatakan bahwa kawasan bukit yang sekarang menjadi kompleks Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjungpinang, adalah tempat pertama kalinya Merah-Putih menancap tegak lurus membelah langit. Tapi ada satu versi lagi mengatakan bahwa bendera dua warna itu berkibar pertama kali di kawasan Tepi Laut, atau tempat yang sekarang disebut sebagai Tugu Proklamasi.
Terlepas dari dualisme pandangan itu, satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa Merah-Putih telah berkibar di langit Tanjungpinang.
"Dan itu tentu berarti pula adalah sebuah proklamasi dari orang-orang perbatasan di Kepri, bahwa mereka telah memutuskan menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia," ungkapnya.
Dulu, sebelum 1963, Kepri pernah menggunakan mata uang dolar sebagai alat tukar resmi di pasaran. Karena sejarah ini, maka ketergantungan psikologis terhadap mata uang dolar Singapura masih sangat tinggi.
Mungkin hanya di Kepri lah, pihak perbankan mau menerima tabungan dalam bentuk dolar Singapura. Sebab, di tempat lain, rata-rata mereka hanya menyediakan fasilitas tabungan dalam bentuk mata uang dolar Amerika atau mata uang lainnya. Jarang, atau bahkan tidak ada yang menerima dalam bentuk mata uang dolar Singapura.
Kemudian setelah 1963, perlahan mulai dilakukan kebijakan dedolarisasi, alias menjadikan mata uang rupiah sebagai satu-satunya alat tukar resmi. Sempat ada transisi selama satu tahun, pengenalan mata uang yang beredar, yakni KR singkatan dari Kepulauan Riau. Setelah itu berlaku mata uang rupiah secara luas.
Namun dalam praktiknya, tetap saja pelaku ekonomi di Tanjungpinang, Batam dan sekitarnya, masih menggunakan mata uang dolar Singapura sebagai acuan. Kalau akan menjual barang atau jasa dalam bentuk mata uang rupiah, mereka kalkulasikan dengan perkembangan nilai kurs dolar Singapura. (NP/A013)
Editor: Rusdianto
Rekam jejak perjalanan sejarah administrasi Pemerintahan Kepulauan Riau (Kepri)--provinsi, kini berusia 10 tahun--yang berbatasan dengan Malaysia, Singapura dan Vietnam ditulis dalam sebuah buku berjudul "Menjaga Indonesia dari Kepri".
Buku ini juga berisi tentang kehidupan pemuda di perbatasan, serta potensi dan ancaman terhadap 19 pulau terdepan Kepri.
Tantangan bermula dari kondisi dan letak geografis pulau-pulau terdepan sehingga rentan hilang atau mungkin dikuasai negara asing juga ditulis di dalam buku tersebut. Agaknya, potensi kehilangan itu patut menjadi isu strategis yang harus diperhatikan pemerintah dan masyarakat.
Buku "Menjaga Indonesia dari Kepri", milik Badan Pengelola Perbatasan Kepri, ditulis oleh Trisno Aji Putra dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), bersama Dr Achmad Nurmandi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan saya, wartawan LKBN ANTARA yang juga dosen jurnalistik di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UMRAH.
Buku itu pada 3 Oktober 2012 dibedah oleh kalangan akademisi, mahasiswa, birokrat, organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat.
Ke hadapan "floor", penulis mengemukakan bahwa menjaga pulau terdepan merupakan tugas yang berat. Apalagi, membangun pagar yang kokoh di beranda terdepan Indonesia di Kepri, tentu itu lebih sulit.
Kepri dengan luas wilayah 251.810 kilometer persegi, merupakan provinsi yang unik dan menarik, karena luas daratannya hanya sekitar empat persen, sementara sisanya adalah lautan. Dari empat persen daratan itu terdapat 2.408 pulau, namun belakangan, setelah dilakukan identifikasi, jumlah perkiraan pulau di Kepri pun menyusut menjadi 1.795 pulau saja.
Penyusutan jumlah pulau itu menimbulkan pertanyaan, apakah sekitar 613 pulau di Kepri telah tenggelam dalam beberapa tahun belakangan. Atau, apakah kepemilikan pulau itu telah beralih ke provinsi atau negara lain?
Jawabannya, tidak. Hal ini tidak lepas dari dasar pengukuran yang berbeda. Jumlah pulau di Kepri 2.408 sendiri ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan kemudian jumlah itu direvisi oleh pemerintah pusat.
Di antara pulau-pulau itu terdapat 19 pulau terdepan yang menyebar dari barat ke timur wilayah Kepri. Pulau terdepan Indonesia yang ada di Kepri itu, menyebar di lima kabupaten/kota yaitu Batam, Bintan, Natuna, Anambas dan Karimun.
Hanya Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang yang tidak memiliki pulau terdepan Indonesia di wilayahnya. Sebab, dua daerah otonom ini letaknya agak ke selatan dari garis batas teritorial Indonesia di Laut China Selatan, Selat Melaka, dan Selat Singapura.
Kabupaten Natuna memiliki tujuh pulau terdepan yaitu Pulau Tokong Boro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senoa (Senua), Pulau Subi Kecil dan Pulau Kepala. Sedangkan Pulau Tokong Malang Biru berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, dan Pulau Tokong Berlayar.
Di Kabupaten Karimun terdapat pulau terdepan yaitu Pulau Karimun Kecil dan Pulau Hiu Kecil. Adapun Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Batu Berhenti, dan Pulau Nongsa terletak di wilayah administrasi Pemerintah Kota Batam.
Kabupaten Bintan hanya memiliki satu pulau terdepan yaitu Pulau Sentut.
Pulau-pulau terdepan itu berhadapan dengan bangunan megah negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Hanya empat dari 19 pulau terdepan di Kepri yang berpenghuni.
Tidak semua pulau terdepan memiliki kehidupan dan sumber air bersih. Bahkan beberapa pulau hanya berupa batu karang yang menonjol di perairan dan tanah "sejengkal" yang tidak memiliki sumber air tawar serta tanaman.
Tentara dan polisi di perbatasan hingga sekarang kesulitan hidup di pulau perbatasan. Mereka pun terpaksa menadah air hujan ketika berbulan-bulan berjaga.
Selain itu posisi yang strategis karena beberapa pulau setiap hari dilalui kapal tanker dapat dibangun pelabuhan untuk labuh jangkar sehingga dari sisi ekonomi berpotensi menambah pendapatan negara.
Menurut penulis, "Butuh anggaran yang besar dan keseriusan pemerintah untuk mengelola potensi pulau terdepan."
Ancaman Pulau Terdepan
Isu pemanasan global (global warming) menjadi topik yang begitu hangat dibicarakan dalam beberapa dekade terakhir. Bahkan isu ini begitu menarik untuk dijual, sehingga dalam kampanye pemilihan presiden di sejumlah negara, termasuk di Amerika, menjadi salah satu topik utama yang ditawarkan kepada calon pemilih.
Pemanasan global bermula dari sebuah kekhawatiran, tentang naiknya suhu bumi yang akan berdampak pada sejumlah akibat, seperti misalnya mencairnya lapisan es di Antartika dan Greenland. Bila ini terjadi, sudah pasti permukaan laut akan naik dan akan mengakibatkan sejumlah pulau tenggelam.
"Bagi negara-negara kepulauan, seperti negara di kawasan Oseania, maupun Indonesia, Filipina, Singapura, dan sejumlah negara lainnya, dampak ini tentu menjadi sebuah kekhawatiran. Sebab, hilangnya sebuah pulau tidak sekadar mengurangi luas kedaulatan sebuah negara, melainkan pula akan berdampak para persoalan batas wilayah," kata Trisno Aji Putra, dosen yang juga selaku jurnalis telah mendapat 11 penghargaan karya jurnalistik tingkat daerah dan nasional.
Berdasarkan UNCLOS 1982, batas negara kepulauan dihitung dari pulau terdepan yang dimiliki oleh negara tersebut sejauh 12 mil. Apabila sebuah pulau terdepan hilang dari permukaan laut, maka sudah pasti garis batas negara tersebut bakal menyusut.
Hal ini disebabkan 92 pulau terdepan Indonesia itu dijadikan sebagai titik dasar (TD), yaitu patokan ditariknya garis pantai menurut aturan hukum laut internasional. Meski yang hilang sebut saja sebuah pulau karang tanpa potensi apapun, namun hal ini tetap akan berdampak kerugian pada Indonesia. Hal ini mengingat kandungan sumber daya alam tidak saja terdapat di daratan, melainkan juga di perairan laut.
Penyebab pemanasan global memang tidak saja dilakukan oleh negara-negara kepulauan. Meningkatnya suhu bumi akibat emisi karbon dari aktivitas manusia seperti efek rumah kaca, atau juga karena semakin menyusutnya hutan akibat pembalakan liar dan sebagainya, terjadi di banyak negara. Namun dampak paling nyata akan dirasakan oleh negara-negara kepulauan.
Saat ini diperkirakan kenaikan permukaan laut global mencapai sekitar tiga hingga sembilan milimeter/tahun akibat pemanasan global tersebut. Hasil pemantauan satelit altimetri yang diterbitkan oleh AVISO Prancis menunjukkan bahwa kenaikan permukaan laut mencapai sekitar sembilan mili meter per tahun di Indonesia bagian timur," ujarnya.
Kawasan ini langsung menghadap ke Samudra Pasifik. Memang angka tiga sampai sembilan milimeter ini tak akan terlalu membawa dampak besar bagi penyusutan garis pantai, namun satu hal yang juga harus diwaspadai bahwa pemanasan global telah menimbulkan dampak semakin seringnya siklon dan badai yang disertai banjir besar di perbagai kawasan pantai, seperti di Amerika, Bangladesh, bahkan sampai Myanmar.
Karena itu, kata Trisno, pemanasan global bukan saja mengancam tenggelamnya pulau, melainkan telah menyebabkan perubahan iklim.
Perubahan ini dapat kita lihat dari fenomena cuaca yang semakin tidak menentu, intensitas curah hujan yang tinggi, ombak semakin besar, banjir, kebakaran hutan, dan kekeringan.
"Persoalan akan menjadi semakin pelik apabila yang tenggelam akibat pemanasan global tersebut adalah pulau di perbatasan. Keberadaan pulau di perbatasan tidak lain adalah sebagai titik pengukuran batas kedaulatan negara," katanya.
Kalau satu pulau hilang, sudah tentu batas negara pun akan bergeser. Dan potensi hilangnya pulau-pulau perbatasan Indonesia di Kepri juga tidak kecil. Sebut saja misalnya Pulau Batu Berhanti (Berhenti). Pulau yang menjadi pembatas teritorial Indonesia dengan Singapura itu hanyalah kumpulan batu karang teronggok di permukaan laut.
Satu-satunya penanda bahwa pulau tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia adalah keberadaan lampu suar. Perairan di sekitar Batu Berhanti sendiri adalah kawasan lalu lintas laut internasional yang padat.
Perairan ini dilalui oleh kapal-kapal tangker berukuran raksasa. Karena itu, hantaman gelombang ke babatuan karang di Batu Berhanti sendiri adalah hal yang rutin terjadi, dan ini berpotensi bagi terjadinya kepunahan.
Ditambah lagi dengan ancaman kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global, bukan tidak mungkin suatu saat nanti Pulau Batu Berhanti akan hilang dari permukaan laut.
Bila Pulau Batu Berhanti terdiri dari karang cadas yang kokoh, lain halnya dengan Pulau Pelampong, yang menjadi satu dari 19 pulau terdepan Kepri, berbatasan langsung degan Singapura. Luas Pulau Pelampong hanya sekitar 0,23 kilometer persegi.
"Menurut penuturan penduduk yang tinggal di pulau yang pantainya berpasir itu, abrasi kerap terjadi. Luas pulau pun semakin hari semakin menyusut. Meski gelombang laut di sekitar pulau hanya berada pada ketinggian nol sampai satu setengah meter, namun hantaman ombak dari kapal super tanker yang lalu lalang di depan pulau menjadi faktor yang mempercepat menyusutnya luas pulau," katanya.
Nasionalisme di Perbatasan
Penanganan pulau-pulau terdepan di Kepri tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh energi yang besar, komitmen yang kuat, anggaran yang besar dan sumber daya manusia andal untuk menciptakan pagar yang kokoh di perbatasan.
Buku berjudul "Menjaga Indonesia Dari Kepri" merupakan salah satu alat untuk menyadarkan semua pihak bahwa pulau-pulau terdepan harus diperhatikan bersama, bukan hanya oleh pemerintah.
Tim penulis buku ini meniatkan karya dengan semangat yang kuat mendorong pemuda-pemuda untuk bergerak bersama-sama membangun Kepri.
"Buku ini merupakan produk pertama Pemerintah Kepri yang mengulas secara rinci potensi sekaligus peluang, serta tantangan dan ancaman yang dapat terjadi di di pulau terdepan," kata Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kepri, Edy Sofyan.
Kisah nasionalisme terhadap Indonesia dari orang-orang di Kepri sudah berlangsung lama. Dulu, semua informasi hanya diperoleh dari radio. Ketika orang-orang republik di Jakarta mendeklarasikan gagasan tentang sebuah negara bersatu yang disebut sebagai Indonesia, maka orang-orang di perbatasan pun menyambutnya.
Mereka ikut mengibarkan merah putih dan mulai melakukan pengambilalihan aset-aset Belanda dan Jepang yang tersisa. Mereka waktu itu masih sangat muda, tidak menonton televisi, melainkan mendengar dari radio bahwa Indonesia telah menjelma menjadi negara dalam sebuah proklamasi kemerdekaan di Jakarta.
Kemudian, orang-orang perbatasan itu pun mulai membangun kampungnya, dengan arah hadap tujuan ke Jakarta, bukan ke Singapura, atau Malaysia. Sejarah boleh saja bernostalgia bahwa dulu mereka menjadi bagian tak terpisahkan dari Singapura dan Malaysia.
Namun Traktat London 1824 yang dibuat oleh Belanda dan Inggris telah membelah dua wilayah Kesultanan Melayu di Semenanjung Malaya. Bagian sebelah utara, dari mulai Singapura sampai terus ke atasnya, masuk di bawah kendali Inggris. Sementara bagian sebelah selatan, dari mulai Karimun sampai ke bawahnya, masuk ke garis demarkasi Belanda. Dan, wilayah itu pun terbelah.
Begitu pemuda republik di Jakarta mendeklarasikan gagasan mereka menjadi sebuah negara, wilayah yang dimaksud sebagai Indonesia pada masa itu adalah seluruh wilayah bekas jajahan Belanda yang berada di gugus kepulauan yang dikenal sebagai nusantara.
Kepri sendiri masuk dalam gugus gagasan Indonesia itu. Dan pemuda Melayu Kepri pun sepakat, bahwa dulu mereka adalah bagian dari Kesultanan Melayu, namun kini, setelah era negara-bangsa (nation-state), maka mereka pun harus menjadi bagian dari Indonesia.
"Dan Merah-Putih pun berkibar di atas langit Tanjungpinang, untuk pertama kali, dan untuk puluhan tahun selanjutnya," katanya.
Sejumlah penyaksi sejarah masih berdebat tentang kapan dan di mana Merah-Putih untuk pertama kali berkibar. Ada satu versi mengatakan bahwa kawasan bukit yang sekarang menjadi kompleks Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjungpinang, adalah tempat pertama kalinya Merah-Putih menancap tegak lurus membelah langit. Tapi ada satu versi lagi mengatakan bahwa bendera dua warna itu berkibar pertama kali di kawasan Tepi Laut, atau tempat yang sekarang disebut sebagai Tugu Proklamasi.
Terlepas dari dualisme pandangan itu, satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa Merah-Putih telah berkibar di langit Tanjungpinang.
"Dan itu tentu berarti pula adalah sebuah proklamasi dari orang-orang perbatasan di Kepri, bahwa mereka telah memutuskan menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia," ungkapnya.
Dulu, sebelum 1963, Kepri pernah menggunakan mata uang dolar sebagai alat tukar resmi di pasaran. Karena sejarah ini, maka ketergantungan psikologis terhadap mata uang dolar Singapura masih sangat tinggi.
Mungkin hanya di Kepri lah, pihak perbankan mau menerima tabungan dalam bentuk dolar Singapura. Sebab, di tempat lain, rata-rata mereka hanya menyediakan fasilitas tabungan dalam bentuk mata uang dolar Amerika atau mata uang lainnya. Jarang, atau bahkan tidak ada yang menerima dalam bentuk mata uang dolar Singapura.
Kemudian setelah 1963, perlahan mulai dilakukan kebijakan dedolarisasi, alias menjadikan mata uang rupiah sebagai satu-satunya alat tukar resmi. Sempat ada transisi selama satu tahun, pengenalan mata uang yang beredar, yakni KR singkatan dari Kepulauan Riau. Setelah itu berlaku mata uang rupiah secara luas.
Namun dalam praktiknya, tetap saja pelaku ekonomi di Tanjungpinang, Batam dan sekitarnya, masih menggunakan mata uang dolar Singapura sebagai acuan. Kalau akan menjual barang atau jasa dalam bentuk mata uang rupiah, mereka kalkulasikan dengan perkembangan nilai kurs dolar Singapura. (NP/A013)
Editor: Rusdianto