Karimun (ANTARA Kepri) - Wakil Ketua DPRD Kepulauan Riau Iskandarsyah meminta Pemerintah Kabupaten Karimun mempercepat pembangunan desa-desa pesisir yang masih jauh tertinggal dibanding pesatnya pertumbuhan ekonomi di Pulau Karimun Besar sebagai wilayah perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ).

"Saya berharap ke depan, pemerintah daerah menstimulasi daerah-daerah pulau dan desa-desa pesisir, contohnya Pulau Durai, Pulau Sugie atau Combol untuk didesain dengan membuat masterplan agar daerah-daerah kosong itu bisa dimanfaatkan," katanya saat berkunjung ke Tanjung Balai Karimun, Sabtu.

Iskandarsyah yang berasal dari daerah pemilihan Karimun menilai, pertumbuhan ekonomi di Karimun sejak dimekarkan 12 Oktober 2009 lalu cukup pesat.

Pondasi yang diletakkan Gubernur Kepri Muhammad Sani saat menjabat Bupati Karimun, menurut dia mulai menampakkan hasil setelah dilanjutkan oleh Nurdin Basirun yang sudah dua periode menjabat Bupati Karimun didampingi wakilnya Aunur Rafiq.

"Indikatornya tampak dari banyaknya investasi yang masuk. Pembangunan infrastruktur juga cukup baik apalagi sejak berstatus FTZ," ucapnya.

Namun demikian, kata dia, pemerintah kabupaten sudah saatnya memperluas pembangunan di pulau-pulau lain. Dia menilai penumpukan pembangunan di Pulau Karimun Besar sesuatu yang wajar sebagai strategi bagaimana ibukota Tanjung Balai Karimun yang berada di pulau tersebut memiliki sarana infrastruktur yang baik sehingga memiliki daya saing dalam menggaet investor.

"Bisa jadi itu sebuah strategi bagaimana agar ibukota dibangun lebih dulu. Nah, pada usia 13 tahun ini, saya kira sudah saatnya kita membidik daerah lain dengan mengoptimalkan potensi yang yang ada," ucapnya.

Dia mencontohkan Pulau Kundur yang bisa dioptimalkan dengan menggesa pengembangan pertanian dan perkebunan yang kemudian disuplai ke Pulau Karimun, atau potensi kelautan dan perikanan di Durai atau Moro yang dikelola secara profesional.

"Kalau di provinsi, Gubernur dibantu Dinas Perikanan dan Kelautan telah membuat sebuah konsep bagaimana potensi kelautan dan perikanan diarahkan pada industrial, konsep ini cukup baik karena kalau ingin maju, memang harus ke industrial, Eropa bisa maju juga karena adanya revolusi industri," tuturnya.

Untuk mendorong pemerataan pembangunan, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, perlu penyiapan sarana infrastruktur pendukung, seperti jalan, pelabuhan serta membuka akses ke daerah terpencil.

Kualitas SDM

Pada kesempatan itu dia juga mengatakan, pemerintah daerah juga sudah seharusnya menyiapkan kualitas sumber daya manusia untuk menangkap peluang kerja di FTZ.

"Investasi yang masuk harus membuka peluang kerja bagi masyarakat, tapi harus didukung dengan penyiapan skill yang mumpuni, dan itu harus disiapkan sejak sekarang. Contoh Saipem yang berdiri pada 2009 dan mulai beroperasi pada 2012, paling tidak tenaga kerja yang terampil sudah disiapkan sejak 2009," ucapnya.

Pendirian balai latihan kerja, menurut dia cukup mendesak untuk menjawab tantangan dunia kerja di kawasan tersebut.

"DPRD Karimun juga harus membuat aturan mengenai ketenagakerjaan, sehingga tenaga kerja lokal jangan sampai jadi penonton ketika pertumbuhan investasi makin pesat. Jangan sampai, ada warga yang mengatakan sudah menetap atau lahir di Karimun, tapi yang bekerja orang luar," paparnya.

Menurut dia, perusahaan sudah tentu menginginkan tenaga kerja yang profesional. "Tidak mungkin perusahaan membayar karyawannya yang tidak kerja," tambahnya. (ANTARA)

Editor: MIskudin Taufik