Istanbul (ANTARA) - Arab Saudi tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel kecuali negara Palestina terbentuk dan perang di Gaza berakhir, demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Senin (28/7).
Sejauh ini, pernyataan tersebut menandai sikap paling jelas Riyadh yang mengaitkan pengakuan diplomatik terhadap Israel dengan kemajuan solusi dua negara.
Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot di New York, usai konferensi tingkat tinggi internasional tentang implementasi solusi dua negara yang diselenggarakan bersama oleh Arab Saudi dan Prancis.
“Bagi Kerajaan, pengakuan (atas Israel) sangat terkait erat dengan pembentukan negara Palestina,” kata Pangeran Faisal ketika ditanya apakah Arab Saudi dapat meluncurkan kembali pengakuan Abraham Accords sebagai prasyarat normalisasi hubungan dengan Israel.
Abraham Accords merupakan serangkaian kesepakatan diplomatik yang menandai normalisasi hubungan antara Israel dengan beberapa negara Arab yang ditandatangani pada 2020.
“Kami tentu berharap bahwa konsensus yang jelas yang ditunjukkan hari ini – dan yang akan terus ditunjukkan besok – serta momentum menuju pembentukan negara Palestina dapat membuka ruang dialog mengenai normalisasi,” tambahnya.
Faisal menegaskan bahwa normalisasi dengan Israel tidak bisa dibicarakan selama genosida yang dilakukan Israel masih terus berlangsung di Gaza.
“Dialog hanya bisa dimulai jika konflik di Gaza berakhir dan penderitaan rakyat Gaza teratasi,” ujarnya.
“Karena tidak ada alasan, bahkan tidak ada kredibilitas, untuk membicarakan normalisasi di tengah kematian, penderitaan, dan kehancuran yang terus terjadi di Gaza.”
“Kemudian kita perlu berbicara tentang pembentukan negara Palestina. Dan jika hal itu telah terwujud, maka tentunya kita bisa berbicara tentang normalisasi,” tambahnya.
Sumber: Anadolu
Kantor Media Pemerintah di Gaza, pada Ahad (27/7), melaporkan hanya 73 truk bantuan kemanusiaan yang berhasil memasuki Jalur Gaza, Palestina, dalam 24 jam terakhir di tengah kelaparan yang semakin meluas akibat blokade Israel yang berlangsung selama berbulan-bulan.
Dalam pernyataannya, kantor tersebut menyatakan krisis kemanusiaan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan sedikitnya 133 orang – termasuk 87 anak-anak – meninggal dunia karena kelaparan sejak dimulainya perang genosida Israel terhadap rakyat Palestina di wilayah kantong yang hancur lebur akibat kebiadaban militer Zionis itu.
Kantor tersebut menuduh Israel sengaja menciptakan kekacauan dan kelaparan di wilayah Gaza.
"Kelaparan menyebar dengan sangat cepat dan kini berdampak pada seluruh populasi Gaza, termasuk 1,1 juta anak-anak," tulis pernyataan tersebut.
Meskipun sejumlah negara dan organisasi internasional telah mengumumkan rencana pengiriman ratusan truk bantuan ke Gaza, hanya 73 truk yang benar-benar tiba. Sebagian di antaranya, menurut pernyataan itu, mengalami penjarahan atau terhalang di bawah pengawasan ketat Israel.
Kantor media itu juga melaporkan terdapat tiga pengiriman bantuan melalui udara, namun total muatan ketiganya hanya setara dengan dua truk bantuan.
Bantuan udara tersebut justru mendarat di "zona merah", yaitu area pertempuran aktif yang telah ditandai di peta militer Israel, di mana warga sipil tidak bisa mengambil bantuan secara aman.
"Yang terjadi saat ini adalah sebuah lelucon," lanjut pernyataan itu, seraya menuding komunitas internasional turut berperan melalui "janji-janji palsu" dan "informasi menyesatkan" yang berasal dari negara-negara besar seperti AS.
Pihak Gaza kembali menyerukan agar semua penyeberangan perbatasan dibuka tanpa syarat, serta menuntut masuknya makanan, air bersih, dan susu formula bayi.
Otoritas Palestina menyatakan Gaza membutuhkan sedikitnya 600 truk bantuan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan 2,4 juta penduduk.
Di hari yang sama, Israel mengumumkan rencana jeda pertempuran secara lokal dan sementara untuk memungkinkan pengiriman bantuan melalui koridor aman yang telah ditentukan, setelah puluhan warga Palestina tewas akibat kelaparan di wilayah yang diblokade itu.
Sementara itu, Yordania menyampaikan pihaknya telah melakukan tiga kali pengiriman bantuan udara ke Gaza bekerja sama dengan Uni Emirat Arab.
Krisis kelaparan di Gaza kini berkembang menjadi bencana kemanusiaan.
Rekaman yang beredar menunjukkan warga dalam kondisi sangat kurus, beberapa di antaranya hanya tinggal kulit dan tulang, jatuh pingsan akibat kelelahan, dehidrasi, dan kelaparan berkepanjangan.
Israel telah memberlakukan blokade atas Gaza selama 18 tahun, dan sejak 2 Maret 2024, seluruh jalur penyeberangan ditutup sepenuhnya. Tindakan rezim Zionis yang didukung AS ini telah memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.
Kelaparan di Gaza kian meluas...
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Saudi tolak normalisasi dengan Israel kecuali ada negara Palestina