Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam memprioritaskan anggaran tahun 2026 untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi hingga kesehatan.
Kepala BP Batam Amsakar Achmad, bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra serta seluruh jajaran Deputi, pejabat tingkat II dan III di lingkungan BP Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Dalam kesimpulan rapat dengan agenda Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam tahun 2026 ini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menyetujui pagu anggaran BP Batam tahun 2026 sebesar Rp2,4 triliun.
Amsakar Achmad menjelaskan alokasi anggaran BP Batam 2026 sebesar Rp2,4 triliun dan anggaran rupiah murni sebesar Rp2,8 triliun yang telah dijadikan kesimpulan pada rapat sebelumnya, untuk mendukung arahan dari Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Dimana, untuk anggaran belanja 2026, akan digunakan untuk meningkatkan investasi melalui pengembangan kawasan strategis ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Amsakar.
Di samping itu juga, untuk meningkatkan kinerja organisasi BP Batam sebagai lembaga yang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan KPBPB yang berkualitas, akuntabel dan efisien.
Baca juga: Lanud HNM Batam bangun monumen Laksamana Hang Nadim tanamkan jiwa patriot
Sementara anggaran rupiah murni, ia menjelaskan digunakan untuk mendanai pengembangan di KPBPB yang meliputi prasarana konektivitas darat, laut dan udara; prasarana sumber daya air, aset, dan lingkungan; serta prasarana pengembangan kawasan.
"Dalam arahannya, Bapak Presiden meminta agar pengembangan Batam dimulai dari pembangunan infrastruktur, agar perekonomian dapat berjalan hingga kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana," kata dia.
Dengan begitu, Amsakar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Komisi VI DPR RI atas dukungan dan perhatian yang telah diberikan kepada BP Batam.
Baik itu dalam proses pengelolaan anggaran, maupun pembangunan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun.
"Dukungan yang diberikan bapak dan ibu Komisi VI DPR RI tentunya menjadi penguat motivasi bagi BP Batam dalam memenuhi komitmen untuk mewujudkan KPBPB Batam menjadi kawasan ekonomi yang inklusif dan modern di masa depan," kata Amsakar.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mengatakan persetujuan pagu anggaran ini, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Bappenas Nomor S-505/MK.03/2025 dan B-621/D.9/PP.04.03/07/2025 tertanggal 24 Juli 2025.
"Pagu tersebut, diharapkan mampu mendukung arah kebijakan nasional pada Asta Cita sebagai prioritas nasional, serta arah kebijakan pengembangan wilayah di Batam," ujar Andre.
Baca juga: Gubernur Kepri sebut Kota Tanjungpinang harus jadi magnet bagi wisatawan