Mexico City (ANTARA) - Presiden Kolombia Gustavo Petro mengusulkan supaya markas Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dipindah ke Qatar untuk memastikan badan tersebut tetap bisa dijangkau negara-negara anggotanya.
Hal tersebut disampaikan Petro usai visanya dicabut pemerintah Amerika Serikat saat ikut serta dalam agenda Sidang Majelis Umum PBB di New York pekan lalu.
"Saya mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa supaya markas Dewan Keamanan, setidaknya untuk sementara, dipindah ke Qatar," kata Presiden Kolombia melalui media sosial X pada Kamis.
Petro memandang bahwa Qatar dapat menjadi mediator yang efektif dalam konflik bersenjata. Ia mengaku "kenal sang Emir dan rakyatnya dan paham pengalaman mereka".
Presiden Kolombia juga mendorong supaya Qatar segera memulai proses mediasinya dengan memastikan akses pangan bagi masyarakat di Jalur Gaza yang saat ini masih diserang pasukan Zionis Israel.
Pekan lalu, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan pencabutan visa Petro atas dalih "tindakan sembrono dan provokatif" yang dilakukannya di New York.
Atas keputusan tersebut, Petro mengatakan bahwa Washington tak lagi menghargai hukum internasional dan mengusulkan supaya markas PBB dipindah ke luar Amerika Serikat.
Kementerian Luar Negeri Kolombia juga menuduh AS melanggar norma diplomatik dan berupaya membatasi kedaulatan Kolombia.
Sumber: Sputnik
Baca selengkapnya,
PBB desak Israel hormati hukum laut usai serang armada Gaza...
Perserikatan Bangsa-bangsa pada Kamis menyerukan Israel untuk menghormati hukum maritim dan tidak mencederai warga sipil saat menyerang armada Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
"Tentu, Kami meyakini hukum laut internasional harus ditegakkan," ujar juru bicara Farhan Haq dalam konferensi pers, seraya menegaskan bahwa prioritas PBB adalah memastikan keselamatan semua orang di atas kapal dan berharap mereka diperlakukan adil, dengan menghormati hak dan martabat mereka.
Menanggapi pertanyaan apakah serangan Israel melanggar hukum internasional, Haq menjawab: "Kami memahami Hukum Laut, dan kami yakin semua negara harus mematuhinya."
Meskipun mengakui klaim Israel tentang "koridor keamanan", ia menekankan bahwa "bagi kami, prioritasnya adalah memastikan tidak ada seorang pun yang berada di kapal kemanusiaan ini yang terluka."
Dia juga menggarisbawahi dukungan PBB atas upaya kemanusiaan itu, dengan mengatakan kami ingin semua upaya mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza didukung penuh.
Ketika ditanya apakah armada itu merupakan eskalasi (bentuk provokasi), Haq menjawab: "Tidak. Kami tidak menganggap armada itu eskalasi, tetapi kami menyadari bagaimana konsekuensi ini terjadi di darat dan di perairan".
Perhatian utama PBB adalah memastikan semuanya diselesaikan secara damai tanpa kekerasan, terutama bagi mereka yang berpartisipasi dalam aksi damai ini.
"Kami yakin bahwa orang-orang yang hanya membawa bantuan kemanusiaan seharusnya tidak diserang," ujarnya, menegaskan kembali perlunya melindungi hak-hak asasi manusia.
Angkatan laut Israel menyerang armada tersebut saat mendekati pantai Gaza pada Rabu malam dan menahan setidaknya 443 aktivis di dalamnya, kata penyelenggara.
Komite Internasional untuk Menembus Blokade di Gaza (ICBSG) mengonfirmasi bahwa 22 kapal telah diserang dan disita oleh Israel, dan 19 kapal diyakini telah diserang, tetapi belum mendokumentasikannya.
Dari empat kapal yang tersisa, dua kapal pendukung berbalik arah, sementara kapal Marinet terus berlayar menuju Gaza tetapi masih jauh setelah terlambat tiba karena kerusakan teknis, tambahnya.
Armada tersebut, yang sebagian besar memuat bantuan kemanusiaan dan pasokan medis, berlayar pada akhir Agustus. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun sekitar 50 kapal berlayar bersama menuju Gaza, membawa ratusan pendukung sipil.
Israel telah mempertahankan blokade terhadap Gaza, rumah bagi hampir 2,4 juta orang, selama hampir 18 tahun, dan meningkat pada Maret dengan menutup penyeberangan perbatasan dan memblokir pengiriman makanan dan obat-obatan, yang mendorong daerah kantong Palestina itu ke mengalami bencana kelaparan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kolombia usulkan markas DK PBB dipindah ke Qatar