Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, meningkatkan tata kelola arsip di setiap unit kerja melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi).
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Kabupaten Natuna Erson Gempa Afriandi, di Natuna, Senin, mengatakan Srikandi merupakan aplikasi pemerintah untuk pengelolaan arsip dan surat-menyurat.
"Penerapan aplikasi merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," ujarnya.
Baca juga: Disperpusip Natuna dapat DAK nonfisik Rp400 Juta dari pusat
Menurut Erson, unit kerja di Natuna telah menyatakan komitmen dalam penggunaan aplikasi Srikandi dalam rangka mewujudkan Natuna paperless (tanpa kertas) 2026.
“Pada 2026 penggunaan aplikasi Srikandi menjadi wajib di seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Natuna,” kata Erson.
Ia menjelaskan setiap unit kerja di lingkungan Pemkab Natuna telah memiliki admin Srikandi. Para admin telah diberikan pelatihan dan terus dibimbing dalam pemanfaatan aplikasi.
Dalam rangka menyukseskan penggunaan aplikasi pada 2026, Pemkab Natuna mulai mengalihkan penggunaan naskah atau surat untuk 15 jenis surat dari total 28 jenis yang diatur dalam Keputusan Bupati Natuna Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas secara digital.
Baca juga: KJRI Kuching bantu nelayan terdampar di Malaysia untuk pulang
Erson mengatakan penggunaan aplikasi Srikandi telah diluncurkan pada 10 Oktober 2024. Setelah peluncuran, pihaknya melakukan sosialisasi serta pendampingan kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan membentuk tim untuk mendukung pemanfaatan aplikasi tersebut.
Ia menambahkan, sejak diluncurkan, salah satu OPD yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Natuna tercatat mampu menghemat belanja alat tulis kantor (ATK) hingga puluhan juta rupiah.
“Setelah dihitung, BPKPD Natuna berhasil menghemat sekitar Rp22 juta. Ini baru satu OPD. Jika seluruh OPD termasuk kecamatan menerapkan Srikandi, penghematan anggaran administrasi akan sangat besar,” katanya.
Baca juga: DP3AP2KB : KB implan jadi pilihan MKJP terpopuler di Batam
Menurut dia, sejak berdiri pada 1999, Natuna belum pernah melakukan upaya-upaya masif dalam penyelamatan dan penataan arsip. Akibatnya arsip menumpuk dan menimbulkan permasalahan baru, baik penyimpanan maupun pemeliharaan.
Oleh karena itu, lanjut dia, digitalisasi ini dinilai penting, karena tidak hanya mampu menghemat belanja ATK, melainkan juga mengurangi penambahan ruang penyimpanan hingga biaya perawatan.
"Sejak 2023, Disperpusip bekerja keras untuk memberikan pemahaman, pelatihan kepada seluruh perangkat daerah mengenai pentingnya manajemen kearsipan," kata dia.
Baca juga: Personel Polda Kepri juarai turnamen binaraga internasional