Batam (ANTARA) - Komandan Korem (Danrem) 033/Wira Pratama Brigjen TNI Bambang Herqutanto menegaskan komitmen jajarannya mengawal kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, dan melindungi petani lokal.
“Korem 033/Wira Pratama senantiasa siap mendukung semua program pemerintah termasuk pencapaian swasembada pangan dan mengamankan capaian tersebut di wilayah,” kata Bambang dikonfirmasi di Batam, Selasa.
Komitmen ini juga disampaikannya kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat kunjungan kerja di Kepri pada Senin (19/1).
Baca juga: Mensos soroti peluang kerjasama dengan industri untuk tekan angka kemiskinan
Dia menjelaskan, bentuk dukungan jajaran Korem 033/Wira Pratama adalah melakukan pemantauan stabilitas pangan di wilayah, termasuk operasi pasar bekerja sama dengan Bulog dalam penyaluran beras SPHP.
“Penyaluran beras SPHP langsung dijual ke masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, khusus di wilayah Kepri, jajaran TNI juga memastikan ketersediaan beras yang dijamin oleh Bulog untuk memutus mata rantai penyelundupan.
“Kami mengawal ketersediaan beras yang dijamin Bulog ketersediaannya, guna memutus mata rantai penyeludupan,” terangnya.
Baca juga: Polres Natuna tahan oknum ASN terduga pelaku persetubuhan anak
Bambang menyebut, wilayah Kepri yang minim lahan pertanian sehingga pasokan bahan pangan mayoritas didatangkan dari luar daerah. Sehingga perlu pengawalan guna memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan di wilayah tersebut tetap terjaga.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengunjungi Kepri dalam rangka meninjau langsung penanganan dan pengawasan komoditas pangan di wilayah perbatasan, khususnya terkait pengungkapan kasus penyelundupan beras di Kabupaten Karimun, Senin (19/1).
Kedatangan Mentan ke Karimun disambut oleh Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, dan Bupati Karimun Ing Iskandarsyah.
Dalam kunjungan tersebut, Mentan meninjau gudang penyimpanan beras hasil pengamanan Bea Cukai Kanwil Kepri di Karimun, terkait penyelundupan 1.000 ton beras dari Kepri ke luar daerah.
Mentan menegaskan agar pelaku penyelundupan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku, mengingat Indonesia telah resmi mengumumkan capaian dan komitmen menuju swasembada pangan.
Praktik penyeludupan ini dinilai dapat merugikan petani dalam negeri serta mengganggu stabilitas dan ketahanan pangan nasional.
Baca juga:
Ombudsman Kepri apresiasi penggagalan 1.897 ton beras ilegal
Menteri Sosial: Pengenalan Sekolah Rakyat penting agar murid betah di asrama