Pemkot Batam naikkan bantuan lansia jadi Rp400 ribu per bulan

Batam (ANTARA) - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menaikkan nilai bantuan untuk masyarakat lanjut usia (lansia) yang masuk daftar Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi Rp400 ribu per bulan.

Kepala Dinsos PM Kota Batam Zulkifli Aman menjelaskan kebijakan tersebut telah ditetapkan sejak akhir tahun lalu dan mulai berlaku pada tahun anggaran berjalan.

“Tahun lalu penerima awalnya 2.000 orang, lalu bertambah 2.000 di APBD perubahan. Tahun ini langsung 4.000 orang sejak awal, dengan nilai bantuan naik dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan,” kata Zulkifli di Batam, Jumat.

Ia mengatakan program tersebut akan berlangsung saat seluruh data penerima manfaat sudah terverifikasi dan dapat disalurkan per bulan maupun per triwulan.

Zulkifli juga menjelaskan bahwa data penerima bantuan bersifat dinamis. Jika dalam perjalanan terdapat penerima yang meninggal dunia, penyaluran akan dihentikan dan dilakukan penggantian melalui pembahasan pada APBD perubahan.

“Jadi nanti jika saat berjalan ada lansia yang meninggal dunia, itu dicatat oleh lurah setempat, dicari penggantinya, lalu diusulkan untuk APBD perubahan,” kata dia.

Adapun syarat penerima bantuan lansia antara lain terdaftar dalam DTSEN, berdomisili di Batam, berusia minimal 60 tahun per 1 Januari 2025, tidak berstatus ASN atau pensiunan ASN/TNI/Polri, serta tidak menerima bantuan sosial dari APBN seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, Dinsos PM Batam menyiapkan sistem verifikasi berbasis biometrik.

“Kami berencana ingin membeli 12 alat fingerprint untuk tiap kecamatan. Jadi setiap bulan penerima manfaat akan absen untuk verifikasi data,” ujar Zulkifli.

Sementara itu, lansia yang sakit akan diverifikasi langsung oleh pihak kelurahan melalui kunjungan ke rumah.

“Anggaran bantuan lansia ini hampir Rp20 miliar tahun ini, jadi pengawasan harus ketat. Kalau ada kesalahan administrasi, itu menjadi tanggung jawab kami,” kata Zulkifli.