Batam (Antara Kepri) - Komisi IV DPRD Kota Batam merekomendasikan pemerintah menggunakan dana darurat APBD sebagai bantuan musibah sosial untuk 732 pekerja PT Sun Creation Indonesia (SUN) yang ditinggal kabur direksinya dan belum menerima gaji serta THR.
       
"Iya, akan dibuat rekomendasi ke ketua dewan, lalu ke Pemkot Batam," kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Riki Syolihin.
       
Rekomenasi itu berisi usulan menetapkan kasus yang menimpa ratusan pekerja PMA asal Jepang, PT SCI sebagai musibah sosial sehingga untuk penyelesaian sementara bisa dibantu pemerintah menggunakan APBD dari alokasi dana darurat.
       
Surat rekomendasi akan segera dibuat agar pekerja bisa mendapatkan bantuan sebelum masa cuti bersama. "Saya buat sekarang, harapannya sore selesai," kata dia.
       
Rekomendasi Komisi IV merupakan kesepakatan hasil diskusi pimpinan DPRD dan ratusan pekerja yang memadati ruang serba guna Gedung DPRD.
       
Ketua DPRD Surya Sardi mengatakan, jika usulan dari Komisi IV dikeluarkan, maka pihaknya akan meneruskan. "Kalau ada rekomendasi, jelas landasannya," kata dia.
      
Berseberangan dengan yang lain, Wakil Ketua DPRD Kota Batam Ruslan Kasbulatov menolak menggunakan dana APBD sebagai solusi nasib pekerja. Menurut dia, tidak ada ketentuan yang pas untuk memakai dana APBD.
       
"Kalau ada 'nomenclatuur'-nya, silakan, tapi 'nomenclatuur'-nya di mana?" kata dia.
       
Selain itu, penggunaan dana APBD menurut dia bisa menjadi bumerang bagi iklim investasi di Batam. Penanam modal akan melihat celah itu dan leluasa kabur tanpa tanggungjawab.
       
"Investor yang lain bisa ambil remeh," kata dia.
       
Sebaiknya, kata dia, untuk membantu pekerja menggunakan dana nonbudgeter BP Batam. Ia mengatakan di badan itu terdapat banyak dana nonbudgeter dari Uang Wajib Tahunan Otorita yang tidak pernah dilaporkan.
       
"BP harus bertanggungjawab," kata dia.
       
Sementara itu, ratusan pekerja SCI bersikeras tetap menunggu di sekitar Gedung DPRD Kota Batam untuk mengawal pembuatan surat rekomendasi dengan harapan bisa segera mendapatkan bantuan dari pemerintah.
       
Para pekerja menyiapkan tikar dan menyatakan siap tidur di Gedung DPRD Batam, seperti malam sebelumnya.
       
Ketua PUK Serikat Pekerja Metal Indonesia PT SCI, Sodikin mengatakan siap bertanggungjawab atas pekerja yang menginap. Hal itu dikatakannya kepada polisi yang menanyakan keberlangsungan aksi.
       
"Saya bertanggung jawab. Pekerja akan bersama-sama menjaga gedung dewan," kata dia.(Antara)

Editor: Dedi