Batam (Antara Kepri) - Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia merekomendasikan pembentukan kementerian khusus yang menangani kemiskinan karena hingga saat ini masalah itu belum tertangani dengan baik dan masih banyak terjadi di seluruh negeri.
"Perlu ada kementerian yang khusus menangani kemiskinan agar terkoordinasi," kata Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo usai rapat koordinasi nasional APPSI di Batam, Senin.
Menurut dia, selama ini masalah kemiskinan dilakukan beramai-ramai oleh banyak kementerian. Namun, tidak terkoordinasi. Dengan adanya kementerian khusus, diharapkan semua program pengentasan kemiskinan dapat terkoordinir.
"Tidak semua ramai-ramai ke bawah. Agar semua sinergis dan terukur," kata dia.
Kementerian yang konsentrasi menangani masalah kemiskinan itu juga diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah yang lebih mengetahui masalah di daerahnya. "Agar programnya dapat terimplimentasi baik," kata dia melanjutkan.
Menurut catatan APPSI, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 12 persen sehingga perlu penanganan yang baik.
Pembentukan kementerian khusus kemiskinan merupakan satu dari beberapa rekomendasi yang dihasilkan APPSI dalam Rapat Kerja Nasional APPSI dengan tema "Memperbaiki Manajemen Pemerintahan untuk Mencegah Korupsi dan Memberantas Kemiskinan" yang dihadiri 20 gubernur, tiga wakil gubernur, dan 11 sekretaris daerah serta asisten pemerintah.
Selain rekomendasi tentang kementerian kemiskinan, APPSI juga menyatakan dukungan kepada KPK untuk memberantas korupsi. Namun, APPSI menyarankan pemberantasan korupsi lebih pada pencegahan.
Menurut dia, sistem pemerintahan yang tidak transparan dan berbelit yang menyebabkan banyak tindak korupsi yang dilakukan kepala daerah.
Banyak kepala daerah yang tidak memahami sistem keuangan pemerintahan yang terkesan berbelit sehingga melakukan tindak korupsi, kata dia.
"APPSI mendukung KPK. Akan tetapi, pencegahan lebih diutamakan dibanding represif," kata dia.
Usai rapat kerja di Batam, APPSI akan melakukan rapat meja bundar di Jawa Timur.(Antara)
Editor: Dedi
"Perlu ada kementerian yang khusus menangani kemiskinan agar terkoordinasi," kata Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo usai rapat koordinasi nasional APPSI di Batam, Senin.
Menurut dia, selama ini masalah kemiskinan dilakukan beramai-ramai oleh banyak kementerian. Namun, tidak terkoordinasi. Dengan adanya kementerian khusus, diharapkan semua program pengentasan kemiskinan dapat terkoordinir.
"Tidak semua ramai-ramai ke bawah. Agar semua sinergis dan terukur," kata dia.
Kementerian yang konsentrasi menangani masalah kemiskinan itu juga diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah yang lebih mengetahui masalah di daerahnya. "Agar programnya dapat terimplimentasi baik," kata dia melanjutkan.
Menurut catatan APPSI, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 12 persen sehingga perlu penanganan yang baik.
Pembentukan kementerian khusus kemiskinan merupakan satu dari beberapa rekomendasi yang dihasilkan APPSI dalam Rapat Kerja Nasional APPSI dengan tema "Memperbaiki Manajemen Pemerintahan untuk Mencegah Korupsi dan Memberantas Kemiskinan" yang dihadiri 20 gubernur, tiga wakil gubernur, dan 11 sekretaris daerah serta asisten pemerintah.
Selain rekomendasi tentang kementerian kemiskinan, APPSI juga menyatakan dukungan kepada KPK untuk memberantas korupsi. Namun, APPSI menyarankan pemberantasan korupsi lebih pada pencegahan.
Menurut dia, sistem pemerintahan yang tidak transparan dan berbelit yang menyebabkan banyak tindak korupsi yang dilakukan kepala daerah.
Banyak kepala daerah yang tidak memahami sistem keuangan pemerintahan yang terkesan berbelit sehingga melakukan tindak korupsi, kata dia.
"APPSI mendukung KPK. Akan tetapi, pencegahan lebih diutamakan dibanding represif," kata dia.
Usai rapat kerja di Batam, APPSI akan melakukan rapat meja bundar di Jawa Timur.(Antara)
Editor: Dedi