Wabup Karimun Minta FPK Berperan Jaga Perbatasan
Jumat, 23 Mei 2014 22:55 WIB
Karimun (Antara Kepri) - Wakil Bupati Karimun, Kepulauan Riau, Aunur Rafif meminta Forum Pembauran Kebangsaan sebagai wadah berhimpun warga masyarakat majemuk berperan aktif menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura.
"Peran aktif FPK menjaga kekondusifan wilayah Karimun sebagai daerah perbatasan sangat strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Wakil Bupati Karimun yang juga Ketua Dewan Pembina FPK Aunur Rafiq saat mengukuhkan pengurus FPK Kecamatan Buru di Buru, Jumat.
Aunur mengemukankan, FPK merupakan wadah berhimpun masyarakat yang majemuk, beraneka ragam suku, agama, ras dan adat istiadat.
Pembentukan FPK di tingkat kabupaten hingga kecamatan merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah sebagai wujud penghargaan terhadap kemajemukan masyarakat.
"Kami yakin rasa persatuan dan kesatuan masyarakat di daerah perbatasan ini menjadi benteng yang tangguh dalam menghadapi era globalisasi dan masuknya pengaruh asing yang dapat merusak nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat," kata dia.
FPK, menurut dia, diharapkan mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya kerukunan dalam kerangka kehidupan bermasyarakat yang heterogen.
"Karimun adalah miniatur Indonesia karena hampir semua suku dan pemeluk agama hidup membaur dengan rukun sejak lama. Jika tidak diisi dengan nilai-nilai kebangsaan dan semangat persatuan dan kesatuan, maka pengaruh budaya asing akan sangat mudah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara," tuturnya.
Aunur Rafiq mengemukakan, FPK juga diharapkan turut membantu pemerintah dengan memberikan masukan dan sumbang saran dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara adil dan merata.
"Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dalam melaksanakan pembangunan. FPK kami harapkan termasuk di dalamnya, sebagai mitra bagi pemerintah dalam mewujudkan kerja sama melestarikan nilai-nilai sosial dan budaya," ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah daerah telah mengagendakan pembentukan FPK di seluruh kecamatan agar dapat secepatnya menjalankan peranannya sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No 34/2006.
Pelantikan FPK Kecamatan Buru yang beranggota sepuluh orang dengan diketuai Mohammad Sidiq turut disaksikan Ketua FPK Kabupaten Karimun Abu Samah.
Menurut Abu Samah, keberadaan FKP menambah kekuatan dalam mewujudkan kekompakan dan kebersamaan yang sudah sejak lama terjalin di tengah-tengah masyarakat Karimun yang heterogen. (Antara)
Editor: Jo Seng Bie
"Peran aktif FPK menjaga kekondusifan wilayah Karimun sebagai daerah perbatasan sangat strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Wakil Bupati Karimun yang juga Ketua Dewan Pembina FPK Aunur Rafiq saat mengukuhkan pengurus FPK Kecamatan Buru di Buru, Jumat.
Aunur mengemukankan, FPK merupakan wadah berhimpun masyarakat yang majemuk, beraneka ragam suku, agama, ras dan adat istiadat.
Pembentukan FPK di tingkat kabupaten hingga kecamatan merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah sebagai wujud penghargaan terhadap kemajemukan masyarakat.
"Kami yakin rasa persatuan dan kesatuan masyarakat di daerah perbatasan ini menjadi benteng yang tangguh dalam menghadapi era globalisasi dan masuknya pengaruh asing yang dapat merusak nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat," kata dia.
FPK, menurut dia, diharapkan mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya kerukunan dalam kerangka kehidupan bermasyarakat yang heterogen.
"Karimun adalah miniatur Indonesia karena hampir semua suku dan pemeluk agama hidup membaur dengan rukun sejak lama. Jika tidak diisi dengan nilai-nilai kebangsaan dan semangat persatuan dan kesatuan, maka pengaruh budaya asing akan sangat mudah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara," tuturnya.
Aunur Rafiq mengemukakan, FPK juga diharapkan turut membantu pemerintah dengan memberikan masukan dan sumbang saran dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara adil dan merata.
"Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dalam melaksanakan pembangunan. FPK kami harapkan termasuk di dalamnya, sebagai mitra bagi pemerintah dalam mewujudkan kerja sama melestarikan nilai-nilai sosial dan budaya," ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah daerah telah mengagendakan pembentukan FPK di seluruh kecamatan agar dapat secepatnya menjalankan peranannya sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No 34/2006.
Pelantikan FPK Kecamatan Buru yang beranggota sepuluh orang dengan diketuai Mohammad Sidiq turut disaksikan Ketua FPK Kabupaten Karimun Abu Samah.
Menurut Abu Samah, keberadaan FKP menambah kekuatan dalam mewujudkan kekompakan dan kebersamaan yang sudah sejak lama terjalin di tengah-tengah masyarakat Karimun yang heterogen. (Antara)
Editor: Jo Seng Bie
Pewarta :
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Wakil Bupati Natuna ingatkan masyarakat pentingnya pendidikan untuk tingkatkan kesejahteraan
26 January 2026 17:32 WIB
Pemerintah Pusat bangun Kopdes Merah Putih tingkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna
11 January 2026 6:37 WIB
Tompi tegaskan tak punya urusan pribadi dengan Pandji yang kritik candaan fisik Gibran
06 January 2026 6:02 WIB
Terpopuler - Kesra
Lihat Juga
Menteri Kehutanan dan Delegasi Jepang hadiri aksi tanam mangrove KJK di momen HPN 2026
30 January 2026 18:07 WIB