Karimun (Antara Kepri) - Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, menyarankan Perusahaan Daerah (Perusda) membeli saham Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Jalan Soekarno Hatta Tanjung Balai Karimun yang dimiliki perusahaan swasta.

"Tujuannya agar SPBU itu sepenuhnya dikelola Perusda dan berkuasa penuh menata manajemen SPBU agar berkinerja lebih baik," kata Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Karimun, Amirullah di Tanjung Balai Karimun, Jumat.

Amirullah mengatakan, selama ini masyarakat hanya tahu bahwa SPBU tersebut milik Perusda yang merupakan badan usaha milik daerah. Perusda menjadi sasaran kekecewaan masyarakat dengan buruknya kinerja SPBU tersebut selama bertahun-tahun.

"Masyarakat tidak tahu kalau perusahaan swasta juga memiliki saham. Perusda sering berkilah bahwa SPBU itu tidak dikelola secara langsung, tetapi dikelola anak perusahaan PT Ology Karimun Bumi Sukses," katanya.

Ia menilai pemerintah daerah selayaknya menambah kucuran modal untuk membeli saham perusahaan swasta pada SPBU tersebut. Keberadaan saham swasta itu mempengaruhi kinerja Perusda karena harus diputuskan dalam rapat umum pemegang saham.

"Memang saham Perusda lebih banyak, sebesar 51 persen. Tapi, perusahaan yang memiliki saham tersebut terkesan menguasai SPBU tersebut ketimbang Perusda. Ini patut dievaluasi mengingat bakar bakar minyak sudah menjadi kebutuhan vital masyarakat," katanya.

Amirullah juga mempertanyakan laba-rugi yang diperoleh Perusda karena keuangan SPBU tersebut tidak pernah dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.

"Kami mempertanyakan kenapa Perusda hanya memperoleh 'fee' setiap bulan, padahal sahamnya mayoritas di SPBU. Dengan fee itu, timbul kecurigaan kalau saham Perusda hanya saham kosong sehingga tidak dominan dalam menentukan kebijakan," katanya.

Ia mengatakan, pelayanan SPBU itu memang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi sudah berdiri satu SPBU di Kecamatan Meral sehingga tidak terjadi antrean panjang kendaraan untuk mengisi bahan bakar.

"Namun, kami khawatir kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Indikasinya tampak dengan kembali maraknya para pelangsir BBM di SPBU tersebut, lalu menjualnya secara eceran menggunakan takaran botol di kios-kios," katanya.

Kondisi ini, kata dia, rentan penyalahgunaan dan terjadinya kelangkaan, apalagi harga BBM berubah-ubah, kadang naik kadang turun.

Ia menegaskan, pemerintah daerah juga harus mendorong Perusda agar membeli seluruh saham SPBU tersebut sehingga memudahkan pengawasan pendistribusian BBM.

"Dorongan dari pemda diwujudkan dengan menambah kucuran modal untuk pembelian saham tersebut," kata dia.

Informasi dihimpun, Perusda Karimun memiliki saham sebesar 51 persen di SPBU Poros, sisanya saham swasta, yaitu PT Karya Putera Karimun 24 persen dan PT Putera Kelana Makmur 25 persen. (Antara)

Editor: Sri Muryono