KTNA: FTZ Karimun Ancam Kehidupan Nelayan

Kamis, 26 Mei 2011 20:47 WIB

Karimun (ANTARA News) - Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau berpendapat pemberlakuan status kawasan perdagangan bebas atau free trade zone akan mengancam kehidupan nelayan.

''Kehidupan nelayan terancam karena perairan yang selama ini sebagai tempat menangkap ikan berubah fungsi menjadi kawasan industri galangan kapal yang umumnya memanfaatkan pesisir pantai,'' kata Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Karimun Amirullah, di Tanjung Balai Karimun, Kamis.

Menurut Amirullah, pertumbuhan industri galangan kapal di sepanjang pantai utara Pulau Karimun cukup positif bagi pengembangan investasi di kawasan perdagangan bebas.

Perekonomian masyarakat akan meningkat sebagai efek ganda keberadaan investor dalam maupun luar negeri.

Namun, kehidupan nelayan sebaliknya akan kehilangan zona tangkap ikan.

Hal itu mulai tampak dengan adanya pengerukan alur pantai oleh PT Saipem yang mengganggu area tangkap nelayan Desa Pangke, Kecamatan Meral.

"PT Saipem memang memberikan kompensasi kepada nelayan, namun uang kompensasi itu belum menjadi jaminan nelayan sejahtera. Apalagi ke depan, akan semakin banyak perusahaan galangan kapal yang beroperasi di pesisir pantai utara, mulai dari Desa Pangke, Pasir Panjang hingga Pongkar di Kecamatan Tebing,'' tuturnya.

Di pesisir pantai utara, telah beroperasi sejumlah perusahaan galangan kapal selain Saipem, di antaranya PT Multi Ocean Shipyard, PT Karimun Marine Shipyard, PT Tri Karya Alam dan Kinaka Shipyard.

Selain itu, sebuah perusahaan penyimpanan bahan bakar minyak Oiltanking juga sedang mempersiapkan lahan di pesisir pantai Teluk Paku, Kelurahan Pasir Panjang, Meral.

Kegiatan pendalaman alur pelayaran yang direncanakan pemerintah daerah di perairan Pongkar, juga akan berdampak pada nelayan yang biasanya menangkap ikan di perairan tersebut, katanya.

''Kalau semua kawasan pesisir menjadi pusat industri galangan kapal, ke mana nelayan akan menangkap ikan. Sementara sarana tangkap yang digunakan masih tradisional dan tidak bisa dipakai di laut lepas,'' katanya.

Menurut dia, menjadi nelayan adalah mata pencaarian utama masyarakat pesisir Karimun yang terdiri dari pulau-pulau, mereka lebih terbiasa hidup di laut daripada bekerja di darat.

''Agar nasib mereka tidak terancam, kami menyarankan pemerintah daerah melakukan langkah antisipasi sejak sekarang,'' ucapnya.

Langkah antisipatif, katanya, bisa dengan meningkatkan sarana tangkap yang semula menggunakan jaring rawai menjadi jaring kurau, atau nelayan yang menggunakan kapal pompong diganti dengan kapal yang berbobot lebih besar.

"Peningkatan sarana tangkap yang lebih canggih serta kapal yang lebih besar memungkinkan bagi nelayan untuk menangkap di perairan lepas. Jadi, mereka tidak lagi menangkap ikan di pesisir yang sudah berubah menjadi kawasan industri,'' katanya.

Untuk meningkatkan sarana tangkap nelayan, menurut dia dapat dianggarkan dalam APBD serta dibantu dengan dana kompensasi dari investor.

''Anggaran harus ditingkatkan, khususnya dalam upaya meningkatkan sarana tangkap nelayan tradisional menjadi moderen. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan pembinaan melalui kelompok-kelompok nelayan,'' katanya.

(ANT-RD/Btm1)