Batam (Antara Kepri) - Badan Pengusahaan Batam menyatakan galangan kapal belum mendapatkan pesanan dari BUMN meski Presiden Joko Widodo ketika berkunjung 20 Juni 2015 menginstruksikan perusahaan milik pemerintah agar memesan kapal  buatan dalam negeri.

"Hingga saat ini belum ada BUMN atau lembaga pemerintah lain yang memesan kapal pada galangan di Batam seperti diinstruksikan Presiden," kata Direktur Humas dan Promosi BP Batam, Purnomo Andiantono di Batam, Jumat.

Meskipun demikian ia tetap optimistis seluruh lembaga pemerintah dan BUMN akan memesan kapal di Batam sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo mengingat kemampuan galangan di Batam dalam membuat berbagai jenis kapal sudah sangat teruji.

"Kami tetap optimis akan banyak pesanan pembuatan kapal di Batam sehingga akan mendorong perusahaan-perusahaan yang ada untuk kembali beroperasi maksiamal," kata dia.

Selain itu, Purnomo juga mengatakan baru mendapatkan kabar langsung dari Kementerian Ekonomi akan ada yang datang untuk meminta spesifikasi kapal-kapal yang bisa dibuat di Batam.

Ia mengatakan, industri perkapalan di Batam saat ini masih sepi pesanan. Salah satu penyebabnya adalah Undang-Undang Minerba yang melarang ekspor hasil tambang dalam kondisi mentah.

"Sejauh ini (galangan) yang menyatakan tutup belum ada. Namun diakui banyak yang sepi pesanan. Bahkan ada pesanan yang sudah dibuat namun dibatalkan oleh pemesan akibat kondisi perekonomian yang terjadi saat ini," katanya.

Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Batam menginstruksikan kementerian di Kabinet Kerja untuk memesan kapal di Batam. Perintah atau arahan tersebut juga berlaku untuk BUMN. (Antara)

Editor: Rusdianto