Lingga (Antara Kepri) - Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) wilayah Kabupaten Lingga Iskandar, mengharapkan Pemerintah setempat membuat pertimbangan lebih bijak dalam merasionalisasi tenaga harian lepas (THL) di bidang kesehatan.

"Terkait isu rasionalisasi, kami mohon Pemkab Lingga mempertimbangkan kembali bagi tenaga perawat di Rumah Sakit (RS) dan Postu atau Polindes," kata dia, usai dilantik secara resmi oleh ketua DPD PPNI Kepri dalam kegiatan pengukuhan pengurus PPNI Kabupaten Lingga di Daik, Senin.

Menurutnya, dari total keseluruhan paramedis yang berjumlah 360 orang, 86 orang diantaranya berstatus THL dan 9 orang lainnya pegawai tidak tetap (PTT).

Kesumuanya itu, lanjutnya, menyebar hingga ke pelosok desa dan pulau-pulau terpencil di wilayah Kabupaten Lingga.

Selain untuk mengabdi di kabupaten berjuluk "Bunda Tanah Melayu" tersebut, sebagian besar dari mereka juga merupakan putra-putri asal Lingga.

"Mereka (paramedis) yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan menuju Lingga Terbilang 2020," papar pria yang juga aktif sebagai komisioner KPPAD Lingga tersebut.

Untuk itu, dia berharap Pemkab Lingga memiliki pertimbangan matang jika ingin membuat keputusan mengakhiri kotrak kerja paramedis THL atau PTT, terlebih lagi kepada mereka yang saat ini ditugaskan di wilayah-wilayah terpencil.

Selain itu, dia juga mengharapkan dukungan Pemkab Lingga untuk terus memperhatikan dan mengalokasikan anggaran terkait pendidikan dan pelatihan keperawatan bagi tenaga perawat kedepan.

Sementara itu, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kabupaten Lingga Wirawan Trisna Putra, ketika di temui dalam kegiatan pelantikan pengurus PPNI tersebut, turut memberikan tanggap serupa mengenai rencana rasionalisasi THL dan PTT oleh Pemkab Lingga tersebut.

"Kalau secara pribadi, saya rasa tenaga kesehatan kita masih sangat kurang terutama di Postu/Polindes di pulau-pulau. Tapi semuanya kembali lagi kepada kemampuan keuangan daerah," singkatnya. (Antara)

Editor: Evy R Syamsir