Karimun (Antara Kepri) - Pemerintah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, mengusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017 sebesar Rp1,19 triliun.

Usulan tersebut disampaikan Bupati Karimun Aunur Rafiq dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Karimun, Senin, dengan agenda penyampaian pidato pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Karimun 2017.

Dalam rapat paripurna itu, Aunur Rafiq menjelaskan tentang target pendapatan dan belanja yang diusulkan sebagai dua instrumen penting dalam penyusunan APBD.

Dijelaskannya, untuk pos belanja dalam APBD Perubahan 2017, diusulkan sebesar Rp1.197.527.195.016, lebih tinggi dibandingkan target belanja dalam APBD murni yang berkisar pada angka Rp1.160.916.573.901.

"Berarti (target belanja) terjadi kenaikan sebesar 3,15 persen," kata Aunur Rafiq dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bakti Lubis, didampingi Wakil Ketua DPRD Azmi.

Bupati juga memerinci pos-pos yang termasuk dalam pendapatan, antara lain pendapatan asli daerah (PAD), dalam APBD Perubahan 2017 ditargetkan sebesar Rp372.324.191.060, pos dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp727.696.415.016, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan menjadi Rp97.506.588.940.

Sementara itu, untuk pos belanja ditargetkan sebesar Rp1.334.087.222.093. Jika dibandingkan dengan total belanja pada APBD murni tahun anggaran 2017, yaitu sebesar Rp1.261.307.054.442, berarti terjadi kenaikan sebesar 5,77 persen.

Dijelaskannya, dari perbandingan antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja, maka terdapat selisih defisit sebesar Rp136.560.027.077.

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2016, bahwa penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp136.560.027.077, dimana seluruhnya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun anggaran 2016.

"Sedangkan rencana penambahan modal pada Bank Perkreditan Rakyat Karimun yang awalnya dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, dengan berbagai pertimbangan pada Rancangan Perubahan APBD ini, rencana penambahan modal tersebut ditunda terlebih dahulu," tuturnya.

Usai penyampaian pidato pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2017, rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi. (Antara)

Editor: Nusarina Yuliastuti