Batam (Antaranews Kepri) - Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau memfokuskan penggunaan dana Pemberdayaan Masyarakat Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PM-PIK) untuk rehabilitasi jalan lingkungan dan drainase.
"Permintaan penggunaan dana banyak, tapi saya ambil yang terbanyak. Yang terbesar itu jalan setapak, drainase, maka Perwako saya buat dua itu," kata Wali Kota Batam, Muhammad Rudi di Batam, Senin.
Baca juga: Pemerintah bangun drainase induk Tanjungpiayu cegah banjir
Ia berharap program PM-PIK dapat mendukung program infrastruktur utama pemerintah, membangun seluruh jalan di kota.
Dengan pembangunan jalan pemukiman menggunakan PM-PIK, ia optimis, pembenahan jalan lingkungan selesai di akhir masa jabatannya, agar pembangunan merata.
"Kebijakan saya harus di atas Rp1 miliar dana PIK ini. Karena dari 2011 saya Wakil Wali Kota, keluhan masyarakat itu saja, jalan berlubang, parit banjir. Maka jatah Bapak Ibu tidak saya kurangkan," ujarnya.
Dana PM-PIK dilaksanakan sendiri oleh masyarakat melalui kelompok kerja dengan pendampingan dan pengawasan oleh dinas, kecamatan, dan kelurahan, dalam penyusunan pelaporan penggunaan anggaran.
Dengan PM-PIK, maka masyarakat diberdayakan dalam proses pembangunan. Pemerintah menganggarkan dana PM-PIK Rp1,1 miliar untuk setiap kelurahan pada tahun ini.
"Saya haruskan yang mengerjakan masyarakat. Karena ini akan membantu ekonomi," kata mantan anggota DPRD ini.
Ia mendorong masyarakat untuk memulai pengerjaan PM-PIK 2018 mulai Juli 2018, agar selesai tepat waktu. Baca juga: Pemkot Batam Fokus Normalkan Drainase Primer
"Permintaan penggunaan dana banyak, tapi saya ambil yang terbanyak. Yang terbesar itu jalan setapak, drainase, maka Perwako saya buat dua itu," kata Wali Kota Batam, Muhammad Rudi di Batam, Senin.
Baca juga: Pemerintah bangun drainase induk Tanjungpiayu cegah banjir
Ia berharap program PM-PIK dapat mendukung program infrastruktur utama pemerintah, membangun seluruh jalan di kota.
Dengan pembangunan jalan pemukiman menggunakan PM-PIK, ia optimis, pembenahan jalan lingkungan selesai di akhir masa jabatannya, agar pembangunan merata.
"Kebijakan saya harus di atas Rp1 miliar dana PIK ini. Karena dari 2011 saya Wakil Wali Kota, keluhan masyarakat itu saja, jalan berlubang, parit banjir. Maka jatah Bapak Ibu tidak saya kurangkan," ujarnya.
Dana PM-PIK dilaksanakan sendiri oleh masyarakat melalui kelompok kerja dengan pendampingan dan pengawasan oleh dinas, kecamatan, dan kelurahan, dalam penyusunan pelaporan penggunaan anggaran.
Dengan PM-PIK, maka masyarakat diberdayakan dalam proses pembangunan. Pemerintah menganggarkan dana PM-PIK Rp1,1 miliar untuk setiap kelurahan pada tahun ini.
"Saya haruskan yang mengerjakan masyarakat. Karena ini akan membantu ekonomi," kata mantan anggota DPRD ini.
Ia mendorong masyarakat untuk memulai pengerjaan PM-PIK 2018 mulai Juli 2018, agar selesai tepat waktu. Baca juga: Pemkot Batam Fokus Normalkan Drainase Primer