Jadi Jurkam Jokowi-Ma'ruf Amin, Nurdin diminta bedakan dinas dan kampanye
Senin, 8 Oktober 2018 13:41 WIB
Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyatakan siap memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. (Antaranews Kepri/Ogen)
Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nurdin Basirun menyatakan kesiapannya usai ditunjuk sebagai juru kampanye (Jurkam) Capres dan Cawapres RI, Jokowi-Ma'ruf.
"Iya, saya memang ditunjuk jadi jurkam Jokowi-Ma'ruf. Insyaallah siap," kata Nurdin di Tanjungpinang, Senin (8/10).
Ketua DPW Partai Nasdem Kepri ini berharap simpati dari seluruh lapisan masyarakat di Kepulauan Riau. DIa mengajak seluruh warga untuk mendukung pemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
"Ayo mantapkan hati kita dukung Jokowi-Ma'ruf. Mudah-mudahan bisa berdampak terhadap kemajuan Provinsi Kepri ke depan," imbuhnya.
Sementara, pengamat politik STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang Zamzami menuturkan, kepala daerah (gubernur, wali kota, bupati) yang juga berstatus sebagai tim kampanye harus dapat menempatkan dan memisahkan dengan tegas, antara fungsi-fungsi di pemerintahan dan juru kampanye politik.
“Misalkan saat kunjungan ke suatu daerah, mereka itu menjalankan tugas pemerintahan atau kampanye. Jangan sampai keduanya dicampur aduk. Karena biasanya praktik politik di negara berkembang ini, sangat susah membedakan Gubernur sebagai kepala daerah sekaligus ketua partai,” ujarnya.
Selian itu lanjut Zamzami, kepala daerah yang ditunjuk menjadi tim kampanye pada Pilpres 2019 mendatang seharusnya mengambil cuti. Salah satunya, untuk menghindari penggunaan fasilitas negara seperti mobil dinas, ajudan serta perjalanan dinas, sebagai alat kampanye politik.
“Sebab, itu bisa menjadi pelanggaran. Ini bukan hanya berlaku kepada Gubernur Provinsi Kepri saja, tetapi berlaku terhadap seluruh kepala daerah di Indonesia,”tuturnya.
"Iya, saya memang ditunjuk jadi jurkam Jokowi-Ma'ruf. Insyaallah siap," kata Nurdin di Tanjungpinang, Senin (8/10).
Ketua DPW Partai Nasdem Kepri ini berharap simpati dari seluruh lapisan masyarakat di Kepulauan Riau. DIa mengajak seluruh warga untuk mendukung pemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
"Ayo mantapkan hati kita dukung Jokowi-Ma'ruf. Mudah-mudahan bisa berdampak terhadap kemajuan Provinsi Kepri ke depan," imbuhnya.
Sementara, pengamat politik STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang Zamzami menuturkan, kepala daerah (gubernur, wali kota, bupati) yang juga berstatus sebagai tim kampanye harus dapat menempatkan dan memisahkan dengan tegas, antara fungsi-fungsi di pemerintahan dan juru kampanye politik.
“Misalkan saat kunjungan ke suatu daerah, mereka itu menjalankan tugas pemerintahan atau kampanye. Jangan sampai keduanya dicampur aduk. Karena biasanya praktik politik di negara berkembang ini, sangat susah membedakan Gubernur sebagai kepala daerah sekaligus ketua partai,” ujarnya.
Selian itu lanjut Zamzami, kepala daerah yang ditunjuk menjadi tim kampanye pada Pilpres 2019 mendatang seharusnya mengambil cuti. Salah satunya, untuk menghindari penggunaan fasilitas negara seperti mobil dinas, ajudan serta perjalanan dinas, sebagai alat kampanye politik.
“Sebab, itu bisa menjadi pelanggaran. Ini bukan hanya berlaku kepada Gubernur Provinsi Kepri saja, tetapi berlaku terhadap seluruh kepala daerah di Indonesia,”tuturnya.
Pewarta : Ogen
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
KPK usut peran mantan Gubernur Kepri terkait kasus korupsi Bupati Bintan
13 November 2021 13:48 WIB, 2021
PK mantan Gubernur Kepri ditolak, kuasa hukum minta Nurdin bersabar di penjara
18 September 2021 3:37 WIB, 2021
KPK setor Rp4,2 miliar uang pengganti perkara mantan Gubernur Kepri Nurdin Basirun
16 June 2020 11:57 WIB, 2020
Terpopuler - Politik
Lihat Juga
AS izinkan transaksi pengeboran, ekspor, hingga jual beli minyak Venezuela
30 January 2026 12:23 WIB
TNI AU tambah 58 personel ke Natuna perkuat pangkalan udara di wilayah perbatasan
26 January 2026 14:56 WIB
LKBN ANTARA perkuat publikasi percepatan rehabilitasi pascabencana Sumatera
22 January 2026 16:09 WIB