Bawaslu Tanjungpinang gelar lomba menulis pantun pemilu
Minggu, 20 Januari 2019 18:01 WIB
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) (antaranews.com)
Tanjungpinang (ANTARANews Kepri) - Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, menggelar lomba menulis pantun yang berhubungan dengan Pemilu 2019.
Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhamad Zaini, di Tanjungpinang, Minggu, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya memperkuat pengawasan pemilu, meningkatkan partisipasi pemilih, dan menciptakan pesta demokrasi yang demokratis.
"Pantun merupakan kearifan lokal. Kami harapkan semua pihak sepakat untuk berpolitik secara santun melalui pantun," katanya.
Zaini mengemukakan peserta terdiri dari pelajar, mahasiswa, penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan masyarakat umum.
Sementara subtema pantun antara lain politik dan budaya, pengawasan partisipatif, peran dan partisipasi masyarakat, peran ASN, TNI dan Polri, pemilu damai, tolak dan lawan politik uang, peran pemilih pemula, peran RT dan RW, dan peran pemilih perempuan.
Masing-masing peserta diwajibkan menyerahkan atau mengirim tiga pantun kepada panitia. Pantun tersebut paling lama diserahkan kepada panitia 27 Januari 2019.
Dewan juri akan menyeleksi pantun-pantun tersebut, dan kemudian menyerahkan nama-nama pemenang kepada Bawaslu Tanjungpinang.
"Kami berharap pelajar dan mahasiswa, serta masyarakat umum dapat mengirimkan pantun terbaiknya," ujarnya.
Zaini menuturkan sebanyak 500 pantun akan dikumpulkan setelah diseleksi Dewan Juri. Pantun tersebut akan dibukukan sehingga menjadi bagian sejarah dalam kepemiluan di Tanjungpinang.
"Di masa mendatang, para penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat akan mengetahui bagian terpenting dalam memperkuat pengawasan kepemiluan melalui pantun yang diselenggarakan Bawaslu Tanjungpinang," ucapnya.
Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhamad Zaini, di Tanjungpinang, Minggu, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya memperkuat pengawasan pemilu, meningkatkan partisipasi pemilih, dan menciptakan pesta demokrasi yang demokratis.
"Pantun merupakan kearifan lokal. Kami harapkan semua pihak sepakat untuk berpolitik secara santun melalui pantun," katanya.
Zaini mengemukakan peserta terdiri dari pelajar, mahasiswa, penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan masyarakat umum.
Sementara subtema pantun antara lain politik dan budaya, pengawasan partisipatif, peran dan partisipasi masyarakat, peran ASN, TNI dan Polri, pemilu damai, tolak dan lawan politik uang, peran pemilih pemula, peran RT dan RW, dan peran pemilih perempuan.
Masing-masing peserta diwajibkan menyerahkan atau mengirim tiga pantun kepada panitia. Pantun tersebut paling lama diserahkan kepada panitia 27 Januari 2019.
Dewan juri akan menyeleksi pantun-pantun tersebut, dan kemudian menyerahkan nama-nama pemenang kepada Bawaslu Tanjungpinang.
"Kami berharap pelajar dan mahasiswa, serta masyarakat umum dapat mengirimkan pantun terbaiknya," ujarnya.
Zaini menuturkan sebanyak 500 pantun akan dikumpulkan setelah diseleksi Dewan Juri. Pantun tersebut akan dibukukan sehingga menjadi bagian sejarah dalam kepemiluan di Tanjungpinang.
"Di masa mendatang, para penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat akan mengetahui bagian terpenting dalam memperkuat pengawasan kepemiluan melalui pantun yang diselenggarakan Bawaslu Tanjungpinang," ucapnya.
Pewarta : Nikolas Panama
Editor : Rusdianto Syafruddin
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Pelindo Tanjungpinang layani 221.466 penumpang selama Natal dan Tahun baru
24 January 2026 18:19 WIB
Maskapai Garuda dikabarkan berhenti beroperasi di Bandara RHF Tanjungpinang
24 January 2026 5:01 WIB
Basarnas dan Kedubes Inggris perkuat kerja sama penanganan darurat WNA di Pulau Bintan
20 January 2026 19:13 WIB
Tim SAR gabungan cari pekerja yang hilang terseret arus di perairan Pulau Poto
20 January 2026 13:52 WIB
Terpopuler - Politik
Lihat Juga
TNI AU tambah 58 personel ke Natuna perkuat pangkalan udara di wilayah perbatasan
26 January 2026 14:56 WIB
LKBN ANTARA perkuat publikasi percepatan rehabilitasi pascabencana Sumatera
22 January 2026 16:09 WIB
Trump 'murka' ancam tarif 200 persen jika Marcon tak jadi Dewan Perdamaian Gaza
20 January 2026 14:30 WIB