Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menyatakan pertambangan bauksit di Kabupaten Bintan sudah tidak jalan, padahal kenyataannya masih menggeliat hingga sekarang.
"(Pertambangan) bauksit. Sudah tidak jalan," kata Gubernur Nurdin kepada sejumlah wartawan di Kantor Tanjungpinang, Senin.
Gubernur pun segera memberi komentar lainnya setelah salah seorang wartawan menyatakan aktivitas pertambangan bauksit di pulau-pulau di Bintan masih berjalan. Namun ia tidak menanggapi ketika wartawan menanyakan bahwa PT TAB mendapat kuota ekspor bauksit seberat 450.000 metrik ton dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri.
Ia hanya mengatakan jika pertambangan bauksit tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak perlu ditutup. Pihak perusahaan sudah mengeluarkan uang yang banyak untuk investasi.
"Kalau tidak sesuai aturan, ya ditutup. Terus terang saja, neraca perdagangan kita sekarang menyusut, karena itu butuh ekspor," ucapnya.
Nurdin mengaku sudah memerintahkan Inspektorat Kepri untuk mendalami permasalahan itu, terutama yang terkait dengan rekomendasi sanksi yang diberikan Kemendagri kepada Kepala ESDM Kepri Amjon dan Kepala PTSP Kepri Azman Taufik.
Sejak beberapa hari lalu Amjon sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala ESDM Kepri, sedangkan Azman Taufik terpaksa melepas jabatannya sebagai Kadis Kebudayaan Kepri, meski baru beberapa bulan melepas jabatan sebagai Kepala Dinas PTSP Kepri.
"Tadi saya sudah perintahkan agar sesuaikan dengan kebutuhan," katanya.
Sementara itu, terkait 19 ijin pengangkutan dan penjualan bauksit yang ditandatangani Azman Taufik saat menjabat sebagai Kepala PTSP Kepri, Nurdin mengaku tidak sepengetahuan dirinya. Padahal Azman menandatangani ijin itu atas nama Gubernur Kepri. Di dalam surat ijin itu pula terdapat surat keputusan gubernur.
"Ya, seharusnya ada tembusan kepada saya," katanya.
Terkait laporan kasus dugaan KKN dalam pertambangan bauksit di Bintan, Gubernur Nurdin siap jika dibutuhkan KPK untuk memberikan keterangan.
"Kalau dipanggil (KPK), tentu saya siap," ucapnya.
Baca juga: Dinas ESDM Kepri: DLH berwenang hentikan tambang
Baca juga: Ketika tambang bauksit di Kabupaten Bintan tidak terhentikan
Baca juga: Wacana interpelasi Gubernur Kepri semakin mencuat
"(Pertambangan) bauksit. Sudah tidak jalan," kata Gubernur Nurdin kepada sejumlah wartawan di Kantor Tanjungpinang, Senin.
Gubernur pun segera memberi komentar lainnya setelah salah seorang wartawan menyatakan aktivitas pertambangan bauksit di pulau-pulau di Bintan masih berjalan. Namun ia tidak menanggapi ketika wartawan menanyakan bahwa PT TAB mendapat kuota ekspor bauksit seberat 450.000 metrik ton dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri.
Ia hanya mengatakan jika pertambangan bauksit tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak perlu ditutup. Pihak perusahaan sudah mengeluarkan uang yang banyak untuk investasi.
"Kalau tidak sesuai aturan, ya ditutup. Terus terang saja, neraca perdagangan kita sekarang menyusut, karena itu butuh ekspor," ucapnya.
Nurdin mengaku sudah memerintahkan Inspektorat Kepri untuk mendalami permasalahan itu, terutama yang terkait dengan rekomendasi sanksi yang diberikan Kemendagri kepada Kepala ESDM Kepri Amjon dan Kepala PTSP Kepri Azman Taufik.
Sejak beberapa hari lalu Amjon sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala ESDM Kepri, sedangkan Azman Taufik terpaksa melepas jabatannya sebagai Kadis Kebudayaan Kepri, meski baru beberapa bulan melepas jabatan sebagai Kepala Dinas PTSP Kepri.
"Tadi saya sudah perintahkan agar sesuaikan dengan kebutuhan," katanya.
Sementara itu, terkait 19 ijin pengangkutan dan penjualan bauksit yang ditandatangani Azman Taufik saat menjabat sebagai Kepala PTSP Kepri, Nurdin mengaku tidak sepengetahuan dirinya. Padahal Azman menandatangani ijin itu atas nama Gubernur Kepri. Di dalam surat ijin itu pula terdapat surat keputusan gubernur.
"Ya, seharusnya ada tembusan kepada saya," katanya.
Terkait laporan kasus dugaan KKN dalam pertambangan bauksit di Bintan, Gubernur Nurdin siap jika dibutuhkan KPK untuk memberikan keterangan.
"Kalau dipanggil (KPK), tentu saya siap," ucapnya.
Baca juga: Dinas ESDM Kepri: DLH berwenang hentikan tambang
Baca juga: Ketika tambang bauksit di Kabupaten Bintan tidak terhentikan
Baca juga: Wacana interpelasi Gubernur Kepri semakin mencuat