Ranai, Natuna (ANTARA) - Pejabat pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto mengklarifikasi atas isu yang berkembang di masyarakat Natuna atas ketidakadilan pembagian atau porsi pembangunan serta alokasi anggaran APBD dari Pemerintah Propinsi Kepri kepada Natuna.
" Menurut masyarakat Natuna Pemprov tidak adil, saya ingin luruskan sebelum timbul fitnah, karena memang itu tidak benar," kata Plt Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto saat menyampaikan sambutannya di atas panggung malam penutupan Funtouristic Festival Natuna 2019 di Pantai Kencana, Ranai, Rabu malam.
Dijelaskannya, Provinsi Kepri memiliki 96 persen lautan dan hanya 4 persen daratan, ditinjau dari sisi Dana Alokasi Umum (DAU) laut tidak dihitung oleh pemerintah pusat.
"Itu berimbas pada jumlah DAU kita menjadi kecil," tegasnya.
Ia mengakui saat ditemui Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti, di ruang kerjanya 2 hari lalu terkait keluhan masyarakat Natuna akan hal tersebut perlu diluruskan.
"Kita masih berupaya agar UU Kepulauan segera disahkan oleh DPR, karena itu akan berdampak pada penambahan DAU kita," jelasnya.
Jika itu terealisasi, menurutnya APBD Kepri akan dibagi rata sesuai porsi masing-masing kabupaten/kota
"Saat ini PAD Kepri hanya Rp3,4 T, untuk gaji saja sudah 50 persen, belum lagi yang lain, sisanya itulah kita bagi rata tiap kota/kabupaten," ungkapnya.
Ia mengatakan jumlah itu masih sangat kecil untuk Kepri jika dilihat dari luas wilayah dan rentang kendali.
Ia juga mengatakan, sebenarnya porsi untuk Natuna itu sendiri sudah sesuai, banyak proyek pembangunan telah dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Kepri untuk Natuna.
"Masyarakat tidak tahu, mungkin hanya melihat didepan mata saja, karena di kecamatan luar dari Ranai banyak juga pembangunan dilakukan oleh provinsi," ujarnya.
Karena itu, ia meminta masyarakat Natuna untuk yakin dan percaya pada tahun 2020 pembagian tersebut akan sesuai dengan porsinya masing-masing.
"Saat ini saya sudah ikut langsung dalam menyusun anggaran, dan porsinya akan disesuaikan, dan akan dibagi rata," tegasnya.
Ia juga berharap para OPD Natuna harus pandai membaca peluang dan harus sering berkoordinasi kepada Pemerintah Propinsi.
"Harus seringlah ke propinsi, harus sering-sering menjolok, jemput bola, jangan diam saja, jujur tidak hanya Natuna yang kami urus, kalau tidak sering datang kita bisa jadi lupa," pintanya.