Pemprov Kepri perlu optimalkan potensi PI migas untuk tingkatkan PAD

Tanjungpinang (ANTARA) - DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meminta pemerintah daerah setempat mengoptimalkan potensi dana Participating Interest (PI) 10 persen dari sektor minyak dan gas (Migas) hingga potensi kemaritiman untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Hal itu berdasarkan analisis DPRD terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 yang diusulkan Pemerintah Provinsi Kepri, masih memiliki kelemahan dalam strategi peningkatan PAD.

"Sementara, beban APBD Kepri ke depan semakin besar untuk alokasi belanja ASN, pembangunan infrastruktur, dan kebutuhan lainnya," kata Sekretaris Komisi II DPRD Kepri Wahyu Wahyudin di Tanjungpinang, Senin.

Oleh karena itu, katanya, Komisi II yang membidangi masalah perekonomian dan keuangan mendorong pemerintah provinsi lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber pendapatan baru.

Ia memaparkan salah satu peluang pendapatan yang potensial adalah dana PI 10 persen dari sektor migas yang telah diberikan pemerintah pusat dan akan dikelola melalui BUMD PT Energi Kepri.

“DPRD menyambut baik langkah ini dan mengapresiasi pemerintah pusat, tapi kami juga menekankan bahwa BUMD harus benar-benar siap, profesional, dan berkoordinasi dengan sektor terkait,” ujarnya.

Wahyudin mencontohkan keberhasilan Provinsi Riau yang mampu menghasilkan deviden lebih dari Rp3 triliun per tahun dari pengelolaan PI 10 persen. Dia optimistis jika dikelola dengan baik, Kepri juga bisa mencapai angka serupa dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Selain mengandalkan potensi PI, DPRD juga mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan seperti industri perikanan dan rumput laut, mengingat geografis Kepri ialah 96 persen lautan.

DPRD melihat potensi besar di budidaya perikanan di Kepri, dengan 1.000 hektare lahan yang tersedia di seluruh kabupaten/kota setempat.

"Begitu pula dengan rumput laut, di mana pasar seperti Korea dan Jepang sangat menunggu produk dari Kepri,” jelas Wahyudin.

Tak hanya itu, Wahyudin turut menyoroti pentingnya peran BUMD dalam mengembangkan bisnis baru, termasuk sektor transportasi laut.

Menurutnya Kepri punya peluang besar di sektor pariwisata. Kapal-kapal internasional yang menghubungkan Batam-Singapura atau Batam-Malaysia masih dikuasai oleh pihak asing.

“Kenapa BUMD tidak hadir di situ, padahal PT Pelabuhan Kepri punya modal awal sebesar Rp13 miliar untuk merambah bisnis pelayaran internasional,” ucapnya.

Wahyudin mengusulkan agar BUMD segera menginisiasi rute kapal langsung seperti Tanjungpinang-Singapura. Selain mendukung pariwisata, bisnis ini juga bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi Kepri.

DPRD pun menekankan pentingnya RPJMD 2025-2030 untuk lebih progresif dan visioner. Selain memperkuat strategi peningkatan PAD, RPJMD harus memberikan perhatian pada profesionalisme BUMD serta pengembangan sektor-sektor potensial.

“Jika semua ini berjalan baik dari PI, industri perikanan, hingga transportasi laut. Maka APBD Kepri akan jauh lebih kuat, hingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan,” katanya pula.

Sementara, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara menyatakan saat ini pihaknya tengah menggali sumber-sumber pendapatan baru untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah.

Selain mengandalkan pajak kendaraan bermotor (PKB), pemerintah provinsi juga menyasar sumber lainnya, seperti pajak alat berat, pajak air permukaan, hingga pajak kendaraan air, termasuk sektor maritim untuk lego jangkar.

Pihaknya pun tengah menyeleksi direksi BUMD PT Energi Kepri untuk mengejar pengelolaan dana PI 10 persen migas di wilayah Kabupaten Natuna yang ditargetkan mulai terealisasi tahun 2027.

Dikatakannya tahun 2025 target PAD Kepri sekitar Rp1,7 triliun, yang baru terealisasi hingga Juni 2025 sekitar Rp636 miliar.

"Artinya, kita memang perlu kerja keras untuk mengejar target PAD, tentunya dengan melibatkan semua pihak, termasuk DPRD," ucap Sekda Adi.