Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mampu merealisasikan 92,59 persen pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2024, atau sebesar Rp3,95 triliun dari target sebesar Rp4,27 triliun.
Sementara dari sisi belanja terealisasi Rp4,07 triliun atau 92,24 persen dari pagu sebesar Rp4,41 triliun. Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 tercatat sebesar Rp27,28 miliar.
“Alhamdulillah, laporan keuangan Pemprov Kepri 2024 kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Ini merupakan capaian yang ke-15 kalinya secara berturut-turut,” kata Gubernur Ansar Ahmad usai paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2024 di Kantor Ansar DPRD Kepri, Dompak, Senin.
Gubernur Ansar juga memaparkan posisi keuangan daerah per 31 Desember 2024, dengan total aset sebesar Rp7,10 triliun, lalu total kewajiban sebesar Rp651,25 miliar, dan total ekuitas sebesar Rp6,45 triliun.
Menurut dia pencapaian ini adalah hasil kerja keras bersama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat, yang harus terus dijaga dan ditingkatkan.
Baca juga: Polresta Barelang lengkapi berkas penyidikan majikan yang aniaya ART
Ansar juga menegaskan bahwa Pemprov Kepri terus berkomitmen memperbaiki kinerja anggaran guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
"Melalui pelaksanaan APBD ke depan, kami akan terus mendorong pembangunan yang inklusif dan adaptif. Tentu saja, masih banyak tantangan yang harus kita hadapi bersama," ujarnya.
Gubernur Ansar berharap dokumen Ranperda LPJ APBD 2024 dapat segera dibahas secara objektif dan konstruktif oleh DPRD Kepri agar dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Ia memastikan keterbukaan terhadap berbagai masukan dan catatan yang disampaikan legislatif sebagai bentuk penyempurnaan dokumen pertanggungjawaban ini.
“Masukan dari dewan yang terhormat akan menjadi bahan strategis dalam mengevaluasi dan menyusun kebijakan pembangunan ke depan,” demikian Ansar.
Baca juga: Pemkab Karimun tingkatkan nilai tambah produksi pertanian kelapa
Baca juga: OJK Kepri siapkan layanan informasi dan pengaduan terkait jasa keuangan
Komentar