Pemkab Natuna sediakan lahan 1,9 hektare di Puak untuk relokasi 57 KK

id kawasan kumuh,Natuna,Kepri,Perkim,Dana Alokasi Khusus,DAK,APBD,pematangan lahan,Cen Sui Lan

Pemkab Natuna sediakan lahan 1,9 hektare di Puak untuk relokasi 57 KK

Lokasi relokasi di Puak Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. ANTARA/Muhamad Nurman

Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau menyediakan lahan seluas kurang lebih 1,9 hektare untuk merelokasi 57 kepala keluarga (KK) terdampak program Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT).

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Natuna, Suratmojo, di Natuna, Rabu, mengatakan lokasi relokasi berada di Puak, Kecamatan Bunguran Timur, sementara permukiman yang terdampak berada di Batu Kapal di kecamatan yang sama.

"Lahan ini akan digunakan untuk pembangunan rumah dan prasarana serta sarana umumnya," ucap dia.

Anggaran pembangunan rumah kurang lebih Rp5,4 miliar, berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik PPKT atau DAK Integrasi. Dana diperoleh atas usulan Pemkab Natuna, dengan komitmen pemda juga akan mengalokasikan APBD untuk mendukung pembangunan lainnya agar program berjalan maksimal.

Baca juga: Bea Cukai Batam gagalkan penyelundupan narkoba yang disembunyikan di dubur

"Lahan yang disiapkan ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Natuna. Tidak hanya menyediakan, tetapi pemda juga mengalokasikan APBD untuk pematangan lahan," ujar dia.

Rumah yang dibangun merupakan tipe 36 permanen berbahan dasar batu, dengan metode swakelola, di mana pengerjaan dilakukan oleh masyarakat terdampak.

"Anggaran yang disediakan untuk pembangunan satu unit rumah diperkirakan sekitar Rp90 juta, dan saat ini dalam tahap pembangunan" ucap dia.

Lokasi relokasi di Puak Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. ANTARA/Muhamad Nurman

Ia menjelaskan, meskipun ada efisiensi anggaran program ini tetap berjalan karena pengentasan kawasan kumuh merupakan bagian dari program tiga juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Presiden menargetkan pembangunan tiga juta rumah di tiga wilayah meliputi satu juta di perkotaan, satu juta di perdesaan, dan satu juta di wilayah pesisir.

"Karena pemukiman di Batu Kapal masuk dalam kategori wilayah pesisir, maka DAK yang dialokasikan tidak terdampak efisiensi. Hal ini juga tercermin dalam struktur APBD," katanya.

Baca juga:
Pemko Batam angkat 1.980 CPNS dan PPPK formasi 2024

Kilang Pertamina bantah minyak mentah Rusia masuk ke Karimun Kepri

Pewarta :
Editor: Yuniati Jannatun Naim
COPYRIGHT © ANTARA 2025


Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE