Tanjungpinang (ANTARA) - Izin pendalaman alur di Perairan Galang Batang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, diberikan Kementerian Perhubungan, kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ing Iskandarsyah.
"Itu (pendalaman alur) bukan proyek pemerintah daerah, melainkan perusahaan swasta yang mendapatkan izin dari Kemenhub. Jadi pemda dan nelayan hanya kena imbas dari pendalaman alur tersebut," ujarnya di Tanjungpinang, Jumat.
Iskandar yang juga Wakil Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera mengemukakan izin yang diberikan tersebut sebagai bentuk tidak konsistennya pemerintah pusat dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku.
Pendalaman alur yang dilakukan di dekat pulau-pulau dan di kawasan penangkapan ikan itu seharusnya memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan perairan, dan pendapatan nelayan.
Ia curiga proses memperoleh izin tersebut belum memenuhi prosedur yang mengakibatkan banyak nelayan melakukan protes. Kondisi perairan yang tercemar menyebabkan nelayan sulit mendapatkan ikan.
Nelayan tradisional yang kesulitan menangkap ikan di sekitar Perairan Galang Batang dan sempat menolak reklamasi pantai di kawasan PT Bintan Alumina Indonesia (BAI).
Penolakan ini juga sudah disampaikan kepada DPRD Kepri. "Kami sudah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah," katanya.
Kepala Dishub Kepri, Jamhur Ismail, mengaku tidak mengetahui proyek pendalaman alur di Perairan Galang Batang, Kabupaten Bintan.
"Saya baru mendengar informasi itu. Nanti saya mau periksa kebenarannya," ujarnya.
Jamhur tidak merespons ketika diinformasikan bahwa proyek pendalaman alur itu sudah lama terjadi. Bahkan ia mengaku tidak mengetahui pasir laut yang diisap melalui kapal isap diangkut ke kawasan reklamasi PT Bintan Alumni Indonesia (BAI)
"Saya belum tahu permasalahan itu. Sudah lama ya? Nanti kita periksa sama-sama, ya," ucapnya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kepri, Hendri Kurniadi, mengaku belum mengetahui aktivitas kapal isap tergolong pertambangan atau pendalaman alur, namun perusahaan yang melakukan pendalaman alur itu harus mengantongi IUP OP jika menjual kepada PT BAI.
"Tidak ada IUP OP yang dikeluarkan pemda untuk kegiatan itu. Jika terbukti ilegal, maka kegiatan itu merugikan negara, dan harus dihentikan," katanya.*
Baca juga: Dishub Kepri tidak mengetahui pendalaman alur perairan Galang Batang
Baca juga: Pansus curigai pendalaman alur Karimun akal-akalan
Baca juga: Pelingkar desak syahbandar hentikan pendalaman alur GRM
"Itu (pendalaman alur) bukan proyek pemerintah daerah, melainkan perusahaan swasta yang mendapatkan izin dari Kemenhub. Jadi pemda dan nelayan hanya kena imbas dari pendalaman alur tersebut," ujarnya di Tanjungpinang, Jumat.
Iskandar yang juga Wakil Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera mengemukakan izin yang diberikan tersebut sebagai bentuk tidak konsistennya pemerintah pusat dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku.
Pendalaman alur yang dilakukan di dekat pulau-pulau dan di kawasan penangkapan ikan itu seharusnya memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan perairan, dan pendapatan nelayan.
Ia curiga proses memperoleh izin tersebut belum memenuhi prosedur yang mengakibatkan banyak nelayan melakukan protes. Kondisi perairan yang tercemar menyebabkan nelayan sulit mendapatkan ikan.
Nelayan tradisional yang kesulitan menangkap ikan di sekitar Perairan Galang Batang dan sempat menolak reklamasi pantai di kawasan PT Bintan Alumina Indonesia (BAI).
Penolakan ini juga sudah disampaikan kepada DPRD Kepri. "Kami sudah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah," katanya.
Kepala Dishub Kepri, Jamhur Ismail, mengaku tidak mengetahui proyek pendalaman alur di Perairan Galang Batang, Kabupaten Bintan.
"Saya baru mendengar informasi itu. Nanti saya mau periksa kebenarannya," ujarnya.
Jamhur tidak merespons ketika diinformasikan bahwa proyek pendalaman alur itu sudah lama terjadi. Bahkan ia mengaku tidak mengetahui pasir laut yang diisap melalui kapal isap diangkut ke kawasan reklamasi PT Bintan Alumni Indonesia (BAI)
"Saya belum tahu permasalahan itu. Sudah lama ya? Nanti kita periksa sama-sama, ya," ucapnya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kepri, Hendri Kurniadi, mengaku belum mengetahui aktivitas kapal isap tergolong pertambangan atau pendalaman alur, namun perusahaan yang melakukan pendalaman alur itu harus mengantongi IUP OP jika menjual kepada PT BAI.
"Tidak ada IUP OP yang dikeluarkan pemda untuk kegiatan itu. Jika terbukti ilegal, maka kegiatan itu merugikan negara, dan harus dihentikan," katanya.*
Baca juga: Dishub Kepri tidak mengetahui pendalaman alur perairan Galang Batang
Baca juga: Pansus curigai pendalaman alur Karimun akal-akalan
Baca juga: Pelingkar desak syahbandar hentikan pendalaman alur GRM