Gas elpiji 3 kilogram langka di Karimun

Karimun (ANTARA) - Warga Kabupaten Karimun  dalam sebulan terakhir mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas elpiji 3 kilogram.

Bahkan keluhan masyarakat akan sulitnya mendapatkan gas bersubsidi tersebut, kerap berseliweran di media sosial.

Seorang warga Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Dwi mengatakan sudah mencari gas melon itu ke sejumlah agen.

"Ini sudah dua hari saya keliling. Agen-agen di Tebing ini sampai agen-agen di Balai (Kecamatan Karimun) kosong semua," kata Dwi.

Berdasarkan data Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Kabupaten Karimun, kuota elpiji 3 kilogram di tahun 2019 yang diterima sebanyak 4.900 matrix ton. 

Kemudian Pemerintah Daerah Karimun mengusulkan tambahan kuota elpiji 3 kilogram menjadi 5.000 matrix ton.

Namun bukannya bertambah, kuota yang diterima malah berkurang. Pada tahun 2021 Kabupaten Karimun hanya mendapatkan 3.196 matrix ton, berdasarkan surat edaran Kementerian ESDM RI.

Hanya saja Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Kabupaten Karimun, Muhammad Yosli mengatakan terjadinya kelangkaan gas elpiji 3 kilogram karena pengguna yang tidak tepat sasaran.

Menurutnya gas elpiji 3 kilogram banyak digunakan oleh masyarakat mampu. Sedangkan gas bersubsidi tersebut seharusnya diperuntukkan bagi warga kalangan bawah.

"Sekarang ini orang-orang turun pakai mobil pun beli gas 3 kilogram," kata Yosli yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Selasa (6/4) sore.

Yosli menyebutkan kalangan yang tidak dibenarkan memakai elpiji 3 kilogram diantaranya Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta rumah makan atau restoran.

"Termasuk PNS tidak boleh menggunakan. Itu ada aturannya. Untuk pedagang hanya yang UKM seperti penjual gorengan," tegas Yosli.

Dalam penyelesaian permasalahan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM telah mengadakan pertemuan dengan para agen elpiji dan pihak kepolisian.

Pada pertemuan tersebut Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi agar agen dapat menjual gas elpiji 3 kilogram kepada orang yang tepat.

"Kita sudah imbau seluruh pangkalan. Satu KK itu satu tabung gas, tidak boleh lebih," sebut Yosli.

Selain itu, lanjut Yosli, pihaknya juga menyurati Gubernur Kepri dan Kementerian ESDM terkait pengurangan kuota gas elpiji untuk Kabupaten Karimun.

"Kita sampaikan kondisi kita saat ini tidak sama seperti dulu, waktu sebelum konversi minyak tanah ke gas," ucapnya.