"Semua sektor usaha seperti jasa, transportasi, pariwisata, kerajinan tangan, makanan cepat saji, toko pakaian, dan sembako mendapat manfaat setelah pemerintah membuka akses pembatasan sosial mulai puasa hingga sekarang," kata Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Dody Dermawan, di Tanjungpinang, Selasa.
Ia menjelaskan, perputaran uang sangat tinggi karena pendapatan masyarakat meningkat, salah satunya dari THR. "Daya beli masyarakat yang meningkat juga dipengaruhi belanja yang bersumber dari uang yang sejak dua tahun terakhir ditabung karena tidak dapat merayakan lebaran secara bebas seperti sekarang ini," katanya
Baca juga:
Kepri kemungkinan tidak alami panas ekstrim
102.035 penduduk usia kerja di Kepri terdampak COVID-19
Permintaan terhadap barang kebutuhan masyarakat yang meningkat potensial menyebabkan inflasi. Hal itu disebabkan harga barang diserahkan kepada pelaku usaha sehingga berlaku hukum pasar saat permintaan meningkat.
Namun kenaikan harga barang di Kepri tidak menimbulkan sampai menimbulkan gejolak pasar.
"Harga barang menjadi naik sementara setelah permintaan meningkat karena kebutuhan menjelang lebaran. Namun ini hanya berlangsung selama momentum lebaran, kemudian kembali normal," ujarnya.
Urbanisasi
Dody Dermawan berpendapat potensi urbanisasi saat Lebaran juga cukup besar terjadi terutama di kota yang memiliki perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Namun potensi urbanisasi dari provinsi tertentu ke Kepri tipis kemungkinan terjadi. Hal itu disebabkan perusahaan industri skala sedang dan besar di Batam dan Kabupaten Bintan, Kepri, contohnya, masih berbenah setelah terkena dampak negatif pandemi COVID-19.
Penduduk dari Pulau Jawa maupun Sumatra, besar kemungkinan tidak pindah ke Batam dan Bintan hanya untuk mencari kerja, kecuali ada lowongan pekerjaan. Namun mereka tentu harus mempertimbangkan banyak hal, seperti biaya hidup selama merantau dan peluang diterima di perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan tersebut.
"Kalau pun terjadi urbanisasi, paling dari desa ke kota, karena kebijakan pemerintah daerah yang mendorong agar perusahaan pengutamakan penduduk sekitar lokasi perusahaan untuk bekerja di perusahaan itu," ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kepri Junaidi mengatakan arus mudik dan arus balik mayoritas terjadi antarpulau di Kepri. Sementara penduduk yang mudik ke luar Kepri jauh lebih sedikit. Penduduk yang melakukan arus mudik antarpulau di Kepri rata-rata belasan ribu orang/hari dengan menggunakan kapal cepat dan Kapal Roro.
"Kepri tidak seperti Jakarta, karena bukan sebagai tujuan orang untuk berspekulasi mendapatkan pekerjaan. Perjalanan antarpulau yang dilakukan benar-benar untuk mudik selama liburan, dan kembali lagi di daerah asal setelah liburan," ucapnya.
Baca juga:
Bank Riau Kepri nyatakan bertanggung jawab atas kasus skimming di Batam
Permintaan terhadap barang kebutuhan masyarakat yang meningkat potensial menyebabkan inflasi. Hal itu disebabkan harga barang diserahkan kepada pelaku usaha sehingga berlaku hukum pasar saat permintaan meningkat.
Namun kenaikan harga barang di Kepri tidak menimbulkan sampai menimbulkan gejolak pasar.
"Harga barang menjadi naik sementara setelah permintaan meningkat karena kebutuhan menjelang lebaran. Namun ini hanya berlangsung selama momentum lebaran, kemudian kembali normal," ujarnya.
Urbanisasi
Dody Dermawan berpendapat potensi urbanisasi saat Lebaran juga cukup besar terjadi terutama di kota yang memiliki perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Namun potensi urbanisasi dari provinsi tertentu ke Kepri tipis kemungkinan terjadi. Hal itu disebabkan perusahaan industri skala sedang dan besar di Batam dan Kabupaten Bintan, Kepri, contohnya, masih berbenah setelah terkena dampak negatif pandemi COVID-19.
Penduduk dari Pulau Jawa maupun Sumatra, besar kemungkinan tidak pindah ke Batam dan Bintan hanya untuk mencari kerja, kecuali ada lowongan pekerjaan. Namun mereka tentu harus mempertimbangkan banyak hal, seperti biaya hidup selama merantau dan peluang diterima di perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan tersebut.
"Kalau pun terjadi urbanisasi, paling dari desa ke kota, karena kebijakan pemerintah daerah yang mendorong agar perusahaan pengutamakan penduduk sekitar lokasi perusahaan untuk bekerja di perusahaan itu," ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kepri Junaidi mengatakan arus mudik dan arus balik mayoritas terjadi antarpulau di Kepri. Sementara penduduk yang mudik ke luar Kepri jauh lebih sedikit. Penduduk yang melakukan arus mudik antarpulau di Kepri rata-rata belasan ribu orang/hari dengan menggunakan kapal cepat dan Kapal Roro.
"Kepri tidak seperti Jakarta, karena bukan sebagai tujuan orang untuk berspekulasi mendapatkan pekerjaan. Perjalanan antarpulau yang dilakukan benar-benar untuk mudik selama liburan, dan kembali lagi di daerah asal setelah liburan," ucapnya.
Baca juga:
Bank Riau Kepri nyatakan bertanggung jawab atas kasus skimming di Batam
Komentar