Realisasi dana desa di Kepri capai 63 persen

Selasa, 12 Juli 2022 18:55 WIB

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Misni (ANTARA/Nikolas Panama)

Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Misni menyatakan realisasi dana desa di wilayah itu mencapai 63 persen dari Rp209 miliar.

"Penyerapan anggaran dalam program dana desa hingga 9 Juli 2022 mencapai 63 persen, cukup tinggi," kata Misni di Tanjungpinang, Selasa.

Ia menambahkan dana desa yang dikelola desa-desa di Kepri pada tahun ini turun 23 persen dibanding setahun sebelumnya. Dana desa paling banyak dipergunakan untuk bantuan tunai langsung. Setiap keluarga yang mendapatkan Rp300.000 per bulan dari program bantuan tunai langsung.

Menyoal problematik seleksi anggota Bawaslu provinsi

"Ini program untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa yang terkena dampak negatif pandemi COVID-19. Pemerintah pusat menetapkan 40 persen dari dana desa dipergunakan untuk bantuan tunai langsung," ujarnya.

Selain bantuan tersebut, kata dia pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial juga memberi bantuan sosial terhadap warga yang masuk dalam program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

"Nilainya variatif, tergantung pada kondisi keluarga. Anggota keluarga yang memiliki lansia, anak sekolah, dan ibu sedang hamil, tentu mendapatkan bantuan lebih besar," tuturnya.

Misni mengemukakan bahwa 20 persen dari dana desa dipergunakan untuk program ketahanan pangan. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas produksi pangan di desa, yang berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan warga desa sekaligus memenuhi kebutuhan pangan warga lainnya.

"Pemerintah juga menyiapkan strategi untuk menangani COVID-19 hingga di desa-desa. Pemerintah menetapkan 8 persen dari dana desa untuk program tersebut," ucapnya.

80 persen anak lulusan SMA/SMK pesisir Kepri tak bisa lanjutkan kuliah

Sementara itu, pembangunan infrastruktur di desa menggunakan 32 persen dari dana desa. Program pembangunan yang direncanakan harus memprioritaskan pelayanan publik.

"Setiap desa setiap tahun menyusun rencana kerja, termasuk program pembangunan. Kami ingatkan agar program pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan yang diprioritaskan warga, seperti pelayanan publik," katanya.