Karimun (ANTARA News) - Organisasi Angkutan Darat atau Organda Karimun, Provinsi Kepulauan Riau menilai tarif penyeberangan truk sembako di Pelabuhan Roro Parit Rampak yang baru dioperasikan, terlalu mahal.
"Pelabuhan Parit Rampak tidak akan efektif mengangkat perekonomian masyarakat jika tarif penyeberangan truk-truk sembako dari Buton, Riau, tidak direvisi," kata Ketua Organda Karimun Amirullah di Tanjung Balai Karimun.
Menurut Amirullah, tarif yang mencapai Rp2,1 juta sekali menyeberang mempengaruhi harga jual sembako dari pedagang ke konsumen.
"Sedikitnya distributor mengeluarkan dana Rp7 juta untuk setiap kali penyeberangan, baik dalam keadaan bermuatan maupun kosong," ucapnya.
Distributor terkuras untuk biaya angkut, kata Amirullah.
"Seharusnya tarif penyeberangan jangan langsung disamakan dengan daerah lain. Karena pelabuhan itu baru saja beroperasi," tuturnya.
Dia berharap ada kebijakan khusus dari penyedia jasa dalam menetapkan tarif sehingga keberadaan pelabuhan itu bermanfaat bagi masyarakat.
"Tujuan awalnya untuk mempermudah pendistribusian sembako. Namun, kenyataannya tujuan itu belum karena banyak distributor enggan menggunakan jasa itu," katanya.
Distributor, kata dia, banyak yang kembali menggunakan kapal laut atau pesawat terbang tujuan Batam dalam mendistribusikan barang kebutuhan pokok warga.
Ia juga menilai koordinasi antardinas dan instansi rendah dalam mengoptimalkan pelabuhan itu bagi perekonomian masyarakat.
"Setiap satuan kerja terkesan jalan sendiri-sendiri," katanya.
Ia mencontohkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) maupun pertanian seharusnya saling bersinergi dengan Dinas Perhubungan agar pelabuhan itu dapat dioptimalkan untuk memasarkan produk dan komoditas di daerah itu.
"Disperindag dan pertanian harus membuat terobosan agar setiap truk yang kembali ke Pekanbaru tidak berangkat dalam keadaan kosong sehingga dapat meringannkan biaya distribusi," katanya.
Ia juga mengatakan, pelabuhan tersebut memang berada dalam kewenangan Dinas Perhubungan serta instansi teknis terkait lainnya.
"Namun, untuk pemberdayaannya tentu turut melibatkan semua SKPD, sehingga efektif mengangkat perekonomian masyarakat," tambahnya.
Berita Terkait
PT Timah lepas 4.000 kepiting bakau di Kundur, Karimun
Minggu, 5 Mei 2024 11:16 Wib
KPU perbaiki hasil perolehan suara caleg DPRD Kepri Dapil VII
Sabtu, 4 Mei 2024 16:24 Wib
Polres Karimun Kepri gagalkan pengiriman PMI ilegal ke Malaysia dan Korea
Selasa, 30 April 2024 17:21 Wib
Gubernur Ansar: Regulasi tarif dan jenis PNBP atas VoA mendesak diterapkan di Kepri
Senin, 29 April 2024 13:56 Wib
KPU Kepri: Honor ketua PPK di Pilkada 2024 sebesar Rp2,5 juta
Minggu, 28 April 2024 15:28 Wib
PSI buka pendaftaran bakal calon kepala daerah yang ingin maju Pilkada 2024
Jumat, 26 April 2024 18:26 Wib
KPU RI tetapkan Prabowo-Gibran jadi presiden-wapres terpilih Pilpres 2024
Rabu, 24 April 2024 11:40 Wib
Polres Karimun gagalkan penyelundupan 6 PMI ilegal asal NTB
Selasa, 23 April 2024 18:03 Wib
Komentar