BPJS Kesehatan validasi data peserta di Kabupaten Natuna

Natuna (ANTARA) - BPJS Kesehatan melakukan validasi data peserta di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, karena jumlahnya melebihi dari total penduduk daerah setempat.

Kepala BPJS Kesehatan Tanjungpinang Fauzi Lukman menyampaikan, peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Natuna berjumlah 83.159, padahal total penduduk sebanyak 82.824 orang. 

"Jadi pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu di sampaikan yang pertama adalah validasi data peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Natuna karena melebihi jumlah penduduk," kata Kepala BPJS Kesehatan Tanjungpinang, Fauzi Lukman di Ranai, Natuna, Selasa.

Ia mengatakan dalam validasi data, pihaknya menemukan beberapa nama yang tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan di Natuna, ternyata sudah tidak berdomisili di daerah itu.

"Ataupun penerima bantuan BPJS yang sudah meninggal, sehingga dapat mengurangi APBD Natuna," kata Fauzi Lukman.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan adendum nota kesepakatan serta perpanjangan rencana kerja tahun 2023 antara BPJS dengan  Pemkab Natuna sesuai kesepakatan bersama.

"Terkait Adendum nota kesepakatan serta perpanjangan rencana kerja tahun 2023 sesuai kesepakatan bersama , maka data update terbaru harus dikirimkan sebelum Desember tahun 2022. Sehingga kita berharap Pak Sekda dapat mendorong instansi terkait agar sosialisasi dan validasi dapat dilaksanakan secepatnya," kata Fauzi Lukman

Ia berharap pemerintah setempat dapat bersinergi untuk melakukan validasi data secepatnya sehingga dapat dilaporkan sebelum batas waktu yang telah di tentukan.

Sementara itu, Sekda Natuna Boy Wijanarko menyampaikan bahwa dengan keterbatasan APBD yang terbatas, maka pemerintah terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan.

"Bidang kesehatan adalah salah satu bidang prioritas pemerintah daerah, namun perlu kota pahami bahwa APBD Natuna mengalami refocusing anggaran sehingga kita perlu mendata ulang penerima bantuan BPJS yang dibayarkan dengan dana anggaran APBD, " kata Boy Wijanarko.

Selanjutnya, ia meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Sosial kembali melakukan pendataan ulang penerima BPJS Kesehatan.

"Jadi di Natuna ini salah satu penerima BPJS terbanyak yang di tanggung oleh dana APBD, sehingga kita perlu dilakukan pendataan ulang, karena seperti kita tahu bahwa ada beberapa masyarakat yang sudah tidak berdomisili di Natuna namun tetap dibayarkan, lalu juga ada beberapa yang sudah meninggal yang belum terdata. Sehingga kita berharap data dapat terus diupdate, sehingga bantuannya BPJS yang dibayarkan dengan APBD dapat maksimal dan tepat sasaran," kata Boy Wijanarko.