
Bupati: BUP Karimun Lanjutkan Boom Panjang

Karimun (ANTARA News) - Bupati Karimun Provinsi Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengatakan Badan Usaha Pelabuhan akan melanjutkan proyek Pelabuhan Boom Panjang yang belum selesai seratus persen meski telah menelan dana APBD sebesar Rp38 miliar.
''Sebelum dilanjutkan Badan Usaha pelabuhan (BUP), Dinas PU melalui kontraktor pelaksana akan mengerjakan beberapa bagian pelabuhan melalui anggaran 2010 yang masih tersisa,'' katanya saat meninjau pelabuhan yang terletak di Jalan Nusantara, Tanjung Balai Karimun itu, Senin 1 November 2010.
Nurdin Basirun mengatakan BUP juga ditunjuk sebagai pengelola pelabuhan antarpulau itu sambil melengkapi fasilitas pelabuhan yang masih kurang.
''Saya pikir BUP selaku badan usaha milik daerah dapat mengupayakan dana secara swadaya untuk menyelesaikannya,'' katanya.
Kebijakan itu bertujuan agar pelabuhan yang menggunakan anggaran tahun jamak dari APBD itu segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pelabuhan Boom Panjang diproyeksikan sebagai sentra pelayaran antarpulau menggantikan dermaga atau pelantar yang berjejer di sepanjang pantai Tanjung Balai Karimun.
Disinggung kemungkinan tambahan dana melalui APBD 2011, dia mengisyaratkan tidak akan dilakukan karena keterbatasan anggaran dan peraturan daerah.
''Maunya saya dianggarkan dalam APBD 2011, tapi negeri ini bukan hanya saya yang punya. Langkah terbaik adalah dilanjutkan dan dikelola oleh BUP,'' katanya.
Dia menuturkan, terbengkalainya proyek tersebut bukan karena perencanaan yang kurang matang, tetapi lebih dikarenakan persoalan teknis yang tidak diperkirakan sebelumnya.
''Masalah teknis tidak dapat ditebak. Saya tidak mau mengomentari pernyataan tanpa menguasai teknis, dan masalah ini bukan hanya terjadi di pelabuhan ini saja, di mana-mana bisa terjadi seperti ini,'' katanya.
Nurdin Basirun dalam tinjauannya ke pelabuhan tersebut didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Abubakar dan Kepala Dinas Perhubungan Cendra Nawazir.
Kepala Dinas PU Abubakar mengatakan pelabuhan tersebut segera diserahterimakan kepada BUP.
''Kami segera serahterimakan kepada BUP setelah beberapa pekerjaan dengan anggaran tersisa selesai, kata dia.
Pantauan, kondisi fisik pelabuhan masih banyak yang belum selesai, seperti pagar jembatan menuju ponton, pagar koridor penumpang, lahan parkir dan beberapa bagian di terminal dan lantai dua.
Pelabuhan tersebut menelan anggaran sekitar Rp38 miliar melalui APBD 2009 dan 2010 dan seharusnya sudah selesai pada pertengahan 2010.
Ketua DPRD Karimun Raja Bakhtiar, pada satu kesempatan mengatakan, proyek tersebut tidak dapat dianggarkan dalam APBD 2011 karena terbentur Perda tentang Proyek Boom Panjang yang mengatur besarnya anggaran dan batas waktu pengerjaan.
''Perda tersebut seharusnya direvisi sebelum batas waktu pengerjaan tiba. Jadi, tidak ada dasar hukum untuk menambah anggaran pada 2011,'' katanya.
Menurut dia, proyek tersebut harus tetap diserahterimakan Dinas PU kepada pengelola (BUP), terkait pembangunan lanjutan bisa dilakukan oleh BUP dengan menggunakan dana pihak ketiga atau penyertaan modal dari pemerintah daerah.
''Teknisnya tentu diserahkan kepada pemerintah daerah,'' ucapnya. (ANT-028/A013/Btm1)
Pewarta :
Editor:
Jo Seng Bie
COPYRIGHT © ANTARA 2026
