Fraksi DPRD Karimun Sorot Dinas PU

Senin, 13 Desember 2010 23:11 WIB

Karimun (ANTARA News) - Sejumlah fraksi di DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau menyorot kinerja Dinas Pekerjaan Umum terkait banyaknya proyek tahun anggaran 2010 yang tidak selesai tepat waktu.

HM Taufik, juru bicara Badan Anggaran DPRD dalam rapat paripurna penyampaian laporan pembahasan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2011, di Gedung DPRD, Senin mengatakan, Fraksi Partai Demokrat menyoroti sejumlah pekerjaan fisik yang tidak sesuai perencanaan, terutama yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

''Perencanaan yang tidak matang menyebabkan terjadinya pekerjaan tambahan yang pada akhirnya terjadi keterlambatan,'' katanya.

Menurut Taufik, fraksi tersebut meminta pemerintah daerah memberi sanksi yang jelas agar kondisi yang sama tidak terulang pada tahun-tahun berikutnya.

Fraksi Keadilan Pembangunan menyatakan sebagian besar proyek Dinas PU mengecewakan, mulai dari proyek tahun jamak, jalan pesisir atau ''coastal area'' dan beberapa proyek 2010 seperti pasar baru, gedung Dekranasda yang sampai akhir masa kontrak belum dapat digunakan seratus persen.

''Berkenaan dengan itu, kami meminta pemerintah daerah memberikan teguran. Selanjutnya bupati agar dapat menempatkan orang yang profesional di bidangnya dengan sumber daya yang mampu, karena pada masa mendatang masih banyak pekerjaan besar yang harus dilaksanakan,'' tuturnya.

Sorotan yang sama juga disampaikan, Fraksi Partai Golkar yang meminta Dinas PU bersungguh-sungguh melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan yang hendaknya dilakukan dengan matang dan terkesan tidak asal jadi.

''Perencanaan tidak matang mengakibatkan pekerjaan jadi terhambat dan tidak selesai tepat waktu. Di samping itu, pengawasan juga harus ditingkatkan,'' katanya.

Untuk proyek tahun jamak, Fraksi Golkar berharap pembiayaannya tidak menunggu termin baru pekerjaan dilaksanakan, seperti proyek ''coastal area'' yang sampai pengerjaannya baru mencapai lebih kurang 60 persen. Untuk itu, harus ada komitmen yang jelas antara Dinas PU dengan kontraktor, katanya menegaskan.

Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan persentase ketercapaian setiap kegiatan hanya berkisar 50 persen sebagaimana penjelasan Bupati Karimun dalam rapat penyampaian Nota Keuangan RAPBD beberapa waktu lalu.

Sedangkan Fraksi Hanura, menurut Taufik, juga menyampaikan hal yang sama dan meminta bupati mengevaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis yang tidak mampu menjabarkan anggaran dengan benar.

Fraksi Hanura meminta adanya revitalisasi atau reposisi dan sesegera mungkin mempertimbangkan untuk dilakukan mutasi jabatan,'' katanya.

Kepentingan publik

Fraksi Partai Bintang Reformasi meminta program pembangunan lebih mengedepankan kepentingan publik bukan kepentingan pribadi atau golongan, termasuk kepentingan para pejabat beserta kroni-kroninya.

''Pemerintah daerah harus merencanakan pembangunan secara merata dan menyentuh daerah terpencil, perkampungan atau masyarakat kecil. Terpenting adalah pembangunan dilakukan secara proprosional sampai ke kecamatan dan desa-desa,'' kata Taufik.

Selain itu, beberapa fraksi juga menyorot adanya guru yang membeli karya tulis untuk kenaikan pangkat.

Fraksi Keadilan Pembangunan meminta Dinas Pembinaan membina dan memotivasi guru untuk meningkatkan kualitasnya, tidak mengambil atau menjiplak karya orang lain.

Terkait rawan macetnya jalan-jalan utama Tanjung Balai Karimun, fraksi-fraksi juga meminta Dinas Perhubungan mencari solusi mengingat semakin banyaknya jumlah kendaraan roda dua dan empat.

''Dinas Perhubungan diharapkan memberikan perhatian bidang perparkiran mengingat bertambahnya jumlah kendaraan agar dapat menciptakan kenyamanan bagi pengguna jalan,'' katanya. (ANT-028/A013/Btm1)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.