PPP merekomendasikan Sandiaga Uno jadi bakal cawapres Ganjar Pranowo

DPP PPP merekomendasikan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pemilu 2024.

"Kami akan bacakan rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional Ke-6 terkait dengan pemilihan presiden bahwa Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan Saudara Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Umum 2024," kata Sekretaris Jenderal DPP PPP Muhamad Arwani Thomafi dalam Rapimnas VI PPP VI di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu.

Arwani mengungkapkan bahwa dalam Rapimnas VI PPP ini mengusulkan dua nama cawapres, yakni Sandiaga Uno dan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono.

Namun demikian, katanya, Mardiono memilih untuk fokus dalam mengawal seluruh proses kerja partai guna memenangkan Pemilu 2024. Ia mengungkapkan Mardiono akan memastikan seluruh aparatur partai dan para calon anggota legislatif (caleg) bekerja secara maksimal.

"Beliau memutuskan untuk fokus sebagai komandan tertinggi, panglima tertinggi di dalam memenangkan pemilu PPP dalam Pemilu 2024," kata dia.

Ia mengatakan bahwa Mardiono diamanatkan untuk memperjuangkan Sandiaga Uno sebagai bakal cawapres kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"PPP mengamanatkan kepada Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk menyampaikan dan memperjuangkan Sandiaga Salahudin Uno sebagai cawapres kepada Ketua Umum PDIP Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri untuk mendampingi capres Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024," kata dia.

Sebelumnya, Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono mengaku tak ingin tergesa-gesa mengusung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bakal cawapres pada Pemilu 2024.

"Ya, itu nanti kami lihat. Karena PPP ini memiliki mekanisme yang sudah ditentukan dan PPP selalu taat konstitusi partai," kata Mardiono di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu (14/6).

Menurut dia, PPP dalam mengambil keputusan besar yang nantinya akan menyangkut pada kepentingan bangsa dan negara harus sesuai mekanisme yang ada. Hal ini juga akan menjadi pembahasan pada setiap kantor DPP PPP yang ada di seluruh Indonesia.