Dahlan-Rudi Tidak Buat Program 100 Hari
Batam (ANTARA News) - Wali Kota Batam Ahmad Dahlan memulai jabatan periode kedua dengan menegaskan bersama Wakil Wali Kota Rudi tidak membuat program 100 hari kerja pertama.
"Kami hanya akan melaksanakan visi dan misi periode lima tahun," kata Ahmad Dahlan ketika bersama Wakil Wali Kota Batam Rudi bertatap muka dengan pers di kantornya, Selasa, seusai di Gedung DPRD Kota Batam dilantik Gubernur Kepulauan Riau HM Sani atas nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ia mengatakan, bersama Rudi tidak membuat program 100 hari karena tidak ada aturan yang mewajibkan.
"Untuk menjalankan program 2011," katanya, "saya dan Pak Rudi, tinggal menjalankan program pada periode saya bersama Pak Ria yang berakhir pada 28 Februari 2011," katanya.
Ahmad Dahlan yang dalam pemilihan kepala daerah 2011 berpasangan dengan Rudi dan menang, kini memimpin Batam untuk masa kerja 2011-2016, sedangkan Ria Saptarika menjadi mantan wakil wali kota setelah berpisah dengan Dahlan dan gagal merebut kemenangan dalam pemilihan umum kepala daerah pada 5 Januari tahun ini.
Dalam pertarungan lima pasang peserta pilkada 2011, Dahlan-Rudi meraih 103.868 suara atau 34 persen, sedangkan Ria Saptarika bersama calon wakil wali kota Zainal Abidin hanya 78.926 suara atau 26,03 persen, Nada Faza Soraya-Nuryanto 36.165 suara atau 11,93 persen, Aripin-Irwansyah 17.841 suara atau 5,88 persen dan Amir Hakim Hanaehan Siregar-Syamsul Bahrum 60.261 suara atau 19,88 persen.
Sang pemenang, Ahmad Dahlan menyatakan dalam kepemimpinan lima tahun ke depan akan mengupayakan pertumbuhan ekonomi Batam yanmgh masih di bawah 10 petrsen, mampu mencapai atas 10 persen.
Pertumbuhan di atas 10 persen selain memerlukan penyederhanaan proses perizinan usaha, juga pembangunan infrastruktur setelah dewasa ini prasarana berupa jalan raya, bandar udara, listrik dan air bersih relatif cukup, ujarnya.
Di bidang kesejahteraan warga ia mengakui masih ada masalah di sektor pendidikan, dan kesehatan.
Masalah di sektor pendidikan antara lain ketidacukupan ruang kelas untuk murid baru di sekolah dasar dan menengah pertama negeri, katanya, bukan diakibatkan ketiadaan anggaran pemerintah melainkan terhambat ketersediaan lahan untuk pembangunan gedung-gedung sekolah.
"Dengan anggaran pendidikan sudah di atas 20 persen setiap tahun, dana pasti ada. Tetapi untuk lahan gedung sekolah, Pemerintah Kota Batam harus minta alokasi tanah dari Badan Pengusahaan (BP) Batam yang mendapat penyerahan dari Badan Pertanahan Nasional dalam pengalokasian lahan di Batam," kata Wali Kota.
Di daerah Nagoya, Batuampar dan Jodoh, misalnya, BP Batam kini sulit mengalokasikan lahan bagi pembangunan gedung sekolah yang hendak dibangun Pemkot Batam.
Selain memerlukan pembangunan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi, Dahlan mengharapkan pemerintah pusat menambah jumlah dana dari APBN untuk pembangunan Batam.
Penambahan dana dari pusat diperlukan Pemkot Batam karena selain mengurusi penduduk lama, juga pendatang dari berbagai daerah yang bermukim dengan tujuan mendapatkan pekerjaan, tetapi sebagian besar karena tidak terampil, ditolak berbagai perusahaan dan mengakibatkan peningkatan angka warga miskin, katanya.
Dalam jumpa pers itu, Wakil Wali Kota Batam Rudi, menyatakan bersedia bekerja sama dengan pers dalam bidang informasi dan sebaliknya minta wartawan juga belajar supaya menghasilkan berita yang tepat dan menunjang kemajuan kota.
(Btm1)
Pewarta :
Editor:
Jo Seng Bie
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
