BP Batam siapkan 3.000 rumah tipe 46 dalam relokasi warga ke Galang

Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam menyiapkan 3.000 unit rumah, lengkap dengan fasilitas umum dan sosial untuk masyarakat yang bersedia direlokasi ke Pulau Galang, yang kini dalam tahap pengembangan.

"Bila masyarakat bersedia kita relokasi, kami sudah siapkan kavling seluas 200 meter persegi dengan rumah tipe 45 sebanyak 3.000 unit, kemudian kami sediakan juga Fasum dan Fasos, serta area kantor pemerintahan,"kata Kepala BP Batam Muhammad Rudi saat melaporkan perkembangan terkini kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dalam rapat Progres Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City, Rabu (12/7)

BP Batam juga telah mendata jumlah penduduk serta aset pemerintah yang rencananya akan direlokasi ke Pulau Galang dengan luas lahan 199 hektar.

Baca juga: Tarif baru bongkar muat peti kemas di Batam berlaku mulai 15 Juli

Kepala BP Batam bersama Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, Muhammad Rudi melaporkan perkembangan terkini kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dalam rapat Progres Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City, Rabu (12/7/2023). 

Sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Batam, Kamis, Muhammad Rudi mengatakan, upaya percepatan realisasi pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang dimulai sejak peluncuran Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City pada bulan April silam.

Selanjutnya, BP Batam menyerahkan Surat Keputusan kepada PT. MEG sebagai pengelola pengembangan Pulau Rempang yang kemudian secara resmi diberi nama Kawasan Rempang Eco-City.

"Kami juga sudah melakukan pencabutan SK Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPJL-PSWA) dan SK Pelepasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)," kata dia.

Baca juga: Wujudkan Indonesia Emas 2045, Rudi motivasi siswa SD

Dalam pertemuan itu, Muhammad Rudi juga memohon dukungan Kementerian terkait untuk menggesa penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City.

"Kami sangat membutuhkan dukungan penuh dari kementerian terkait untuk pelepasan HPK menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), penerbitan Sertipikat (Hak Pengelolaan) HPL, koordinasi pengelolaan pesisir, dan tentunya dukungan anggaran untuk pengembangan jalan Trans Barelang dan Sembulang," kata dia.

Dengan demikian, bila seluruh proses mendapat dukungan dari semua pihak, Muhammad Rudi yakin, Kawasan Rempang Eco-City dapat segera beroperasi dengan lancar di Batam.

Baca juga: Batam sumbang 76 persen aktivitas ekspor di Kepri

Masih dalam keterangan tertulis yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto mengapresiasi BP Batam yang telah menyiapkan area relokasi beserta fasilitas pendukungnya untuk masyarakat setempat.

"Saya rasa langkahnya sudah baik, karena BP Batam telah menyiapkan konsep resettlement untuk masyarakat. Dan hal-hal terkait koordinasi antarinstansi bisa kita dudukkan bersama untuk bisa mempercepat proses pengembangan Kawasan Rempang," kata dia.

Baca juga: Kepala BP Batam dukung pengembangan KEK Nongsa