Anggaran bansos di Batam dinaikkan guna atasi kemiskinan ekstrem

Sabtu, 19 Agustus 2023 16:40 WIB

Sekretaris Daerah Kota Batam, Provinsi Kepri,, Jefridin Hamid (FOTO ANTARA/Jessica)

Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menaikkan anggaran bantuan sosial (bansos) dalam APBD-Perubahan 2023 lebih dari 100 persen, yakni dari Rp69 juta menjadi Rp190 juta untuk atasi kemiskinan ekstrem.

Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid di Batam, Sabtu mengatakan pada tahun ini Pemkot Batam berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem.

"Nantinya akan disalurkan sebelum akhir tahun ini. Harapannya dengan adanya BLT ini bisa meningkatkan kehidupan warga miskin ekstrem," katanya.

Ia menjelaskan terdapat 55 KK atau 282 jiwa yang masuk dalam angka kemiskinan ekstrem, setelah dilakukan verifikasi data.

Kemiskinan ekstrem ini dihitung dari pendapatan kurang lebih Rp11 ribu per hari atau Rp323 ribu per bulannya.

"Kemarin data dari pusat itu ada 1.636 jiwa. Namun setelah dilakukan verifikasi ulang berkurang menjadi 55 KK atau 282 jiwa. Ini kita verifikasi berdasarkan kriteria yang pemerintah tetapkan," kata dia.

Ia menambahkan dengan adanya pemberian BLT diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup warga yang mengalami kemiskinan ekstrem di Batam, serta menargetkan 2024 mendatang Batam bisa nol kasus kemiskinan ekstrem.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Kota Batam Leo Putra mengatakan bantuan langsung tunai tersebut akan diberikan selama tiga bulan kepada warga Batam yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem.

"Jumlahnya tidak banyak. Kemarin arahan Pak Wali Kota harus ada perhatian khusus, agar mereka bisa keluar dari angka kemiskinan ekstrem ini," katanya.

Ia mengatakan rencananya bantuan yang akan disalurkan sebesar Rp1 juta per KK.

Namun hal tersebut tergantung dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai pemegang anggaran.

"Ini kan tim, jadi bukan hanya Dinsos saja yang terlibat, tapi ada BPKAD, dan bagian sekretariat Pemkot Batam juga. Untuk teknis detailnya mungkin di sana. Kalau tidak salah direncanakan pemberian bantuan selama tiga bulan," demikian Leo Putra.