Pembangunan Infrastruktur Karimun Harus Terpadu

Selasa, 26 April 2011 18:47 WIB

Karimun (ANTARA News) - Sekretaris fraksi PDI Perjuangan DPRD Karimun, Jamaluddin, berpendapat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, harus memiliki perencanaan terpadu.

"Sejak diberlakukannya free trade zone dan dipersiapkan sebagai salah satu kota metropolitan, saya yakin kelak Karimun menjadi salah satu wilayah tujuan urban untuk mencari pekerjaan dan mencari nafkah," ucapnya di Gedung DPRD Karimun, Selasa.

Jamaluddin menjelaskan rencana terpadu harus bisa melihat jauh ke depan kondisi wilayah sebagai langkah antisipasi bila telah menjadi wilayah tujuan urban, kenyamanan masyarakat domestik tetap tidak terganggu.

"Jangan keterbatasan anggaran menjadi alasan, antisipasi harus dilakukan sejak jauh hari. Selama ini umumnya penyebab pembangunan infrastruktur asal jadi disebabkan tidak adanya rencana matang dan rusaknya mental aparatur birokrasi karena lebih mengharapkan success fee di setiap kegiatan yang dilakukan," jelasnya.

Dia menuturkan penyebab suburnya perilaku buruk aparatur tersebut dikarenakan hampir tidak pernah adanya upaya penegakan hukum yang dilakukan secara serius dan dampak negatif dari sikap pemimpin yang menomortigakan kepentingan masyarakatnya.

"Akibatnya meski anggaran yang diplotkan untuk membiayai perencanaan sudah sedemikian besar, namun produk perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah dan perubahan yang krusial ketika Karimun telah menjadi wilayah tujuan urban tidak pernah diperoleh," tuturnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bila perencanaan pembangunan proyek fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial mulai dari drainase, sanitasi, trotoar, ruas jalan, terminal dan dermaga dilakukan secara terintegrasi, melalui survey yang benar, mendengarkan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan daya dukung wilayah.

"Tentunya Karimun tidak akan mengalami banjir pada saat musim hujan, hak pejalan kaki tidak dirampas, macet dan tidak bermanfaatnya sejumlah infrastruktur yang telah dibangun," jelasnya.

Harusnya, papar dia, setelah pembangunan infrastruktur selesai dilaksanakan keberadaannya dapat memberikan kenyamanan pada masyarakat, membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan investasi, menjadi pusat ekonomi baru, memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Hal yang dapat dijadikan bukti atas ketidaknyamanan pembangunan yang telah dilakukan, ujar dia, terlihat nyata ketika menjelang hari libur, jangankan masyarakat yang mampu, pejabat saja lebih dulu berbondong-bondong meninggalkan Karimun.

"Perhatikanlah sehari setiap menjelang hari libur, pejabat lebih dulu 'hengkang' dari Karimun dan kondisi wilayah Karimun selalu sepi di setiap liburan," ujarnya.

Dia berharap kondisi itu pada Tahun Anggaran 2012 dapat menjadi perhatian yang serius dari Pemkab Karimun, sehingga carut marut yang dikhawatirkan saat urbanisasi berlangsung tidak terjadi.

(ANT-HAM/S019/Btm3)