DPRD Karimun Soroti Kinerja Dinas Pekerjaan Umum

Selasa, 3 Mei 2011 18:31 WIB

Karimun (ANTARA News) - Sebanyak delapan fraksi di DPRD Karimun soroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum, mengingat ada enam kegiatan yang dibiayai APBD 2010 tidak selesai dikerjakan.

"Hal tersebut telah mengindikasikan rendahnya kinerja satuan kerja perangkat daerah terkait," ungkap Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Karimun Tahun Anggaran 2010 melalui juru bicara fraksi, Suharsono, di Gedung DPRD Karimun, Selasa.

Suharsono mengatakan bila dicermati penyebab tidak terlaksananya sejumlah kegiatan itu, dikarenakan kelemahan analisis perencanaan di Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Sedangkan menurut rekomendasi dari Fraksi PAN, lima prioritas pembangunan yang telah ditetapkan Bupati Karimun dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2010, pertama, peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan perekonomian daerah guna menekan angka kemiskinan. Namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan.

Menurut Fraksi Demokrat, mengakui secara keseluruhan dapat memahami pencarian indikator lima agenda pembangunan, akan tetapi ada beberapa indikator yang harus mendapat perhatian khusus di Dinas PU.

"Yakni Proyek Pembangunan Pasar Baru dan Pembangunan Jalan Pesisir atau Coastal Area yang menelan biaya begitu besar," ujarnya.

Selanjutnya menurut Fraksi Kebangkitan Indonesia Baru, kinerja PU semakin tahun kian menurun, hal itu terlihat mulai dari kegiatan administrasi, perencanaan, pengawasan dan pengerjaan fisik yang asal jadi.

"Semua itu terlihat pada pengerjaan proyek, Boom Panjang yang menelan biaya sebesar Rp38 miliar, setelah diserah terimakan belum dapat dioperasikan karena kondisi fisik proyek belum sempurna. Kemudian proyek Perpustakaan Daerah, pengerjaan tidak sesuai rencana akibatnya kembali dialokasikan penambahan anggaran pada tahun berikutnya," paparnya.

Kondisi yang lebih parah ditemukan pada proyek Jalan Sugi, meski pengerjaannya belum selesai 100 persen, namun anggaran untuk membiayai proyek tersebut telah dibayarkan 100 persen.

"Bupati agar dapat mengambil kesimpulan terkait hal itu dan menindaklanjutinya dengan tindakan nyata, yakni mengganti Kepala SKPD yang bersangkutan demi suksesnya pembangunan di Karimun

Sementara menurut Fraksi Keadilan Pembangunan, banyak proyek 2010 milik PU bermasalah yang berdampak munculnya penilaian negatif terhadap kinerja Pemkab Karimun.

"Ke depan kami berharap agar dinas terkait lebih memperketat pengawasan, agar tidak muncul kesan antara pengawas dengan pelaksana tidak main mata," ujarnya.

Kemudian, Fraksi Partai Bintang Reformasi, setelah menganalisa melalui peninjauan langsung ke lokasi, banyak sekali proyek dan kegiatan Tahun 2010 yang ditemukan kekurangan dan kejanggalan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

"Hal yang sangat kami sesalkan terdapat banyak program kegiatan dan proyek yang dianggarkan yang sudah disahkan DPRD Karimun namun dalam perjalanannya proyek dan program kegiatan tersebut didrop tanpa pernah ada pemberitahuan dan koordinasi dengan DPRD Karimun terlebih dahulu," ucapnya.

Masih pada kesempatan yang sama Fraksi Hanura merekomendasikan, pentingnya strategi perencanaan yang terukur dan evaluasi, karena asal dari sejumlah proyek bermasalah adalah perencanaan asal jadi.

Terakhir rekomendasi dari Fraksi PDI Perjuangan, meminta Bupati Karimun memerintahkan kepada Dinas PU agar melakukan audit fisik bangunan tersebut, karena diduga telah terjadi penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bestek.

Selanjutnya pada proyek Pembangunan Gedung Dekranasda dan Pusat Informasi Investasi, dengan nilai kontrak Rp.1,93 miliar, baru beberapa bulan yang lalu selesai dibangun, kondisi plafon lantai satunya sudah bocor, air berasal dari salah satu toilet dilantai dua. Pada pemasangan keramik lantai juga asal jadi.

Kemudian, Rehabilitasi Gedung Perpustakaan Daerah, nilai kontrak Rp 497,4 juta pada akhir April 2011 lalu, ditemukan kondisi dinding banyak yang retak dan dikhawatirkan akan membahayakan bagi para pengunjung pustaka tersebut.

Menyikapi rekomendasi tersebut Bupati Karimun, Nurdin Basirun, berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi dari DPRD Karimun.

"Walau harus kami akui, dalam pelaksanaan pembangunan itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan," katanya.

(ANT-HAM/S006/Btm3)