
Gubernur Kepri: Rakyat Bos Pejabat Pemerintah

Batam (ANTARA News) - Gubernur Kepulauan Riau H Muhammad Sani menegaskan, bos dari pejabat pemerintah adalah rakyat sehingga sepatutnya amanah dan profesional untuk mengayomi, memberdayakan dan memberikan pelayanan prima kepada rakyat dengan rendah hati dan tulus.
"Kita semua diangkat oleh rakyat. Bos kita adalah rakyat. Karena itu, berkewajiban memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada rakyat," kata Gubernur Sani seusai atas nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Bupati Natuna H Ilyas Sabli dan Wakil Bupati Imalko Ismail, di ruang serba guna Masjid Agung Ranai, di Ibukota Kabupaten Natuna, Rabu.
Rakyat, katanya, memilih pejabat birokrasi pemerintah, antara lain gubernur, bupati dan juga anggota legislatif karena percaya pada kompetensi dan integritas yang bersangkutan.
Kompetensi bila bersenyawa dengan integritas, akan menjadikan pejabat pemerintah bersikap rendah hati dan tulus dalam menjalankan amanah yang bahkan bukan hanya datang dari rakyat melainkan terutama dari Allah Swt yang menghendaki, katanya.
Ia mengajak, para pejabat yang sampai sekarag masih diberi amanah, senantiasa bersyukur dan berpegang pada kompetensi dan integritas sehingga akan tetap profesional dan berpijak pada hukum, tidak berkubang dalam kolusi, korupsi dan nepotisme ketika melakukan lompatan-lompatan untk kemajuan rakyat.
Gubernur Sani melantik Ilyas serta Imalko sebagai Bupati dan Wakil Bupati Natuna periode 2011-2016 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Natuna yang dipimpin ketua Hadi Candra, di Masjid Agung Natuna di Ranai, yang dilanjutkan dengan upacara adat tepung tawar untuk keselamatan yang diselenggarakan Lembaga Adat Melayu.
Kabupaten itu dibentuk Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999, namun dalam 12 tahun berjalan, dua mantan bupati Natuna periode berbeda, Hamid Rizal dan Daeng Rusnadi, pada Maret 2010 divonis Pengadilan Tipikor dan kini berstatus terhukum kasus korupsi.
Ilyas Sabli kelahiran Serasan, Natuna, 31 Agustus 1960, beristrikan Hj Yusnani. Pria berusia 51 tahun itu meraih titel sarjana Ilmu Administrasi Universitas Tanjungpura (Untan), Kalimantan Barat pada 1986.
Di universitas yang sama, ia meraih gelar Magister of Sains Ilmu Administrasi Negara pada 2007.
Imalko, kelahiran Ranai, Natuna, 15 Juni 1972, beristrikan Wan Santi Afdiyanti. Pria itu pada 2003-2009 menjadi Ketua Kadin Natuna. Ia adalah sarjana Ilmu Sosial Untan lulusan 2007.
Sebagian wilayah Kabupaten Natuna sejak Juni 2008 masuk ke Kepulauan Anambas, kabupaten hasil pemekaran yang pembentukannya berdasarkan UU No 33/2008.
Letak Natuna di kawasan Laut China Selatan, paling utara di Indonesia, berbatasan dengan Vietnam di utara, di bagian timur dengan Malaysia Timur (Sarawak) dan Kalbar.
Kabupaten tersebut kaya akan cadangan minyak dan gas bahkan di Blok D-Alpha, kini Blok Natuna, tersedia cadangan gas lepas pantai terbesar di dunia.
Fasum dan Migas
Anggota DPRD Kepri asal daerah pemilihan Natuna, Fahmi Fikri menilai, setelah 12 tahun menjadi kabupaten, kemajuan Natuna belum signifikan, khususnya berupa fasilitas umum di Kota Ranai, walaupun dalam beberapa tahun APBD kabupaten itu rata-rata sudah Rp1 triliun.
Di Kota Ranai, misalnya, belum ada terminal kendaraan angkutan umum, pasar moderen, pelabuhan bongkar muat dan bandara yang pintu masuki-keluar penumpang sipil terpisah dari gedung Pangkalan TNI Angkatan Udara Ranai.
Fahmi berharap, dalam lima tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang baru, fasilitas-fasilitas umum itu dibangun, dan jalan sepanjang tiga kilometer ke arah bandara diperlebar.
Ia pun mengharapkan base camp untuk ladang migas Blok Natuna yang dikelola Pertamina bersama Exxon, Total dan Petronas, dibangun di Desa teluk Buton, Pulau Natuna, tidak di Pulau Palmatak yang kini masuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan sampai sekarang menjadi base camp ConocoPhillips, Star Energy, Premier Oil dan PAN.
(ANT-JSB/S019/Btm2)
Pewarta :
Editor:
Jo Seng Bie
COPYRIGHT © ANTARA 2026
