Debat capres, Anies ingatkan Ganjar tidak tiru pemerintah kolonial Belanda soal IKN

Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan Pemerintah Indonesia jangan meniru pemerintah kolonial Belanda yang memindahkan pusat pemerintahan saat ada masalah.

"Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan," kata Anies saat merespons pertanyaan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terkait rencana kepindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam debat pertama Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan awalnya pemerintah kolonial Belanda berpusat di daerah Kota Tua, Jakarta. Tetapi karena di wilayah itu permukaan tanahnya turun, mereka memindahkan ke arah selatan dan membangun pusat pemerintahan di sekitar kawasan yang sekarang berdiri Monumen Nasional (Monas).

Menurutnya Jakarta memiliki masalah lingkungan hidup, lalu lintas, kepadatan penduduk. Apabila itu ditinggalkan dengan kepindahan ke IKN, maka masalah di Jakarta tidak akan otomatis terselesaikan.

Dia menjelaskan, kontribusi kemacetan akibat ASN di Jakarta hanya menyumbang 4-7 persen. Sehingga migrasi ASN ke IKN baru menurutnya tidak akan mengurangi kemacetan secara signifikan.

Selain itu, jika yang pindah hanya pemerintahan, dia yakin keluarga para ASN dan pusat bisnis masih tetap berada di Jakarta, sehingga Jakarta masih tetap ada permasalahan.

Karenanya, dia mengatakan permasalahan di Jakarta harus diselesaikan antara lain dengan mengatasi masalah transportasi umum dan menambah pembangunan taman.

"Dan itu dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang aman nyaman," kata dia.

Ia juga menilai pembangunan IKN hanya menyiapkan tempat untuk ASN bekerja, bukan untuk rakyat. Di sisi lain, menurutnya banyak kebutuhan rakyat yang saat ini diperlukan.

Sementara itu. Anies Baswedan mengatakan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari demokrasi yang ada di Indonesia, sehingga harus dijaga.

Ia menilai kebebasan berpendapat yang dilakukan masyarakat tidak boleh berkurang, karena itu merupakan bagian dari membangun negara agar lebih baik ke depannya.
 
"Kalau kita ingin bicara demokrasi, tentang pemerintahan, kebebasan berpendapat tidak boleh berkurang. Kami menyaksikan ada pengurangan, makanya dibuat perubahan," kata Anies selepas mengikuti debat perdana Pilpres 2024.

Sebelum meninggalkan Kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta Pusat, dia menganggap suasana kebebasan berpendapat harus lebih dihidupkan kembali.

Ia menambahkan ia menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat khususnya anak muda untuk menilai jalannya debat perdana guna mempertimbangkan kandidat mana yang serius ingin mewujudkan demokrasi atau justru negara kekuasaan di Indonesia.

Mantan rektor Universitas Paramadina itu juga menekankan tentang pentingnya seorang pemimpin untuk menjaga etika saat berpendapat, sehingga bisa ditiru oleh orang yang dipimpinnya atau masyarakat.

"Tanpa etika dijunjung tinggi, maka makin ke jajaran ke bawah akan terjadi kerusakan," kata Anies.

KPU menyelenggarakan debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa, dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Debat diikuti tiga pasangan capres-cawapres yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Rangkaian debat akan dilanjutkan pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.

KPU menyelenggarakan debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa, dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Debat diikuti tiga pasangan capres-cawapres yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Rangkaian debat akan dilanjutkan pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ditanya Ganjar soal IKN, Anies: Jangan tiru kolonial Belanda