Kepri Bentuk Badan Pengelolaan Perbatasan

Rabu, 20 Juli 2011 15:27 WIB

Batam (ANTARA News) - Pemerintah Kepulauan Riau membentuk Badan Pengelola Perbatasan untuk mengembangkan daerah yang bersinggungan dengan Malaysia, Vietnam, Thailand dan Singapura.

"Dengan Badan Pengelola Perbatasan, maka diharapkan daerah-daerah perbatasan tidak lagi tertinggal, justru semakin maju," kata Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Soeryo Respationo usai membuka Rapat Fasilitasi Penegasan Status Hukum Batas antar Negara, Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Peningkatan Kegiatan Sosial, Ekonomi dan Budaya dengan Negara Tetangga, di Batam, Rabu.

Soerya mengatakan Badan Pengelola Perbatasan terdiri dari musyawarah pimpinan daerah, khususnya pihak-pihak yang terkait dengan penjagaan dan pengembangan daerah perbatasan.

Badan Pengelola Perbatasan Kepri, kata dia, berada di bawah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri.

"Di Badan ini akan terlibat semua stakeholder, yang berkaitan dengan perbatasan. Seperti Pemprov, Dinas Kelautan, Guskamla, dan lainnya," kata Soerya.

Badan Pengelola Perbatasan, kata dia, bertugas membantu dan bekerja sama dengan pemerintah dalam pengelolaan perbatasan.

Menurut dia, BPP di Kepri penting karena ada 17 pulau terluar dan berbatasan dengan empat negara.

"Tugas badan untuk mendorong percepatan pembangunan masyarakat. Kami ingin menyejahterakan masyarakat dan pemerintah punya tanggung jawab itu," kata dia.

Selain itu, kata dia, BPP akan merangsang kegiatan ekonomi.

BPP juga akan menegaskan batas negara, dan menyadarkan masyarakat akan keberadaannya hingga tidak mudah terpengaruh provokasi negara tetangga.

"Pada akhirnya dapat membangkitkan rasa memiliki masyarakat. Penegasan status hukum dapat membuka ruang lebih besar dalam membangun perekonomian masyarakat," kata Wakil Gubernur.

Di tempat terpisah, anggota DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan pemerintah pusat menyiapkan dana Rp4,7 triliun untuk pembentukan BPP di seluruh Indonesia.

"Untuk Kepri, dianggarkan Rp100 miliar pada APBN 2011," kata anggota legislatif daerah pemilihan Kepri.

Menurut Harry, BPP penting untuk menjaga keutuhan wilayah Kepri dan menyejahterakan masyarakat perbatasan.

"Dengan BPP, masyarakat perbatasan dapat dirangsang menjadi lebih maju," kata dia.

(ANT-YJN/N005/Btm3)