Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebutkan penambahan kursi legislatif pusat dari sebelumnya 575 menjadi 580 kursi membuat kompetisi Pemilihan Umum 2024 menjadi semakin menarik.
Menurut Peneliti Tim Kajian Partai Politik BRIN Ridho Imawan Hanafi, persaingan para politikus dan calon anggota legislatif semakin kuat untuk memperebutkan kursi legislatif tersebut.
"Pada (Pemilu) 2019, jumlah kursi ada 575 dan pada (Pemilu) 2024 ada 580 kursi. Tentu jumlah persaingan legislatif tahun ini semakin bertambah dibandingkan pemilu sebelumnya," kata Ridho dalam diskusi partai politik yang diselenggarakan Pusat Riset Politik BRIN yang dikutip di Jakarta, Senin.
Baca juga:
Pemprov Kepri beserta PLN wujudkan listrik 24 jam di Pulau Dendun
Wakapolri sebut Suku Melayu Kepri berkontribusi besar terhadap NKRI
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terdapat 84 daerah pemilihan dan 580 kursi anggota legislatif pusat.
Sedangkan legislatif provinsi mencakup 301 daerah pemilihan dengan total 2.372 kursi, legislatif kabupaten/kota sebanyak 2.325 daerah pemilihan dengan 17.510 kursi. Secara keseluruhan, pemilihan umum legislatif tahun ini memperebutkan sebanyak 20.462 kursi dengan 2.710 daerah pemilihan.
Baca juga:
Kaesang ajak warga Jakarta untuk "coblos" mulut Gibran
Survei ARCHI sebut elektabilitas AMIN naik, Prabowo-Gibran turun
Kampanye hari ke-70, Ganjar temui pemulung di Bekasi dan Mahfud ke Bangkalan
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BRIN: Kompetisi perebutan kursi Pemilu 2024 semakin menarik
BRIN sebut kompetisi perebutan kursi Pemilu 2024 semakin menarik
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan perhitungan surat suara dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Kantor KPU Jakarta Timur, Jakarta, Senin (18/12/2023). Simulasi tersebut untuk mempersiapkan bimbingan teknis bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara(PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan SLara (KPPS). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
Komentar