Kuala Lumpur (ANTARA) - Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 metode Kotak Suara Keliling (KSK) menghadapi sejumlah kendala mulai dari sepinya WNI yang menyoblos hingga kondisi tidak kondusif dengan mereka yang ada dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).
Pengawas PSU KSK Ikhwanul Muslim Effendie di Kuala Lumpur, Minggu, mengatakan di KSK nomor 44 tempat ia mengawasi jalannya PSU hanya dua orang WNI dari 182 Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) yang menyalurkan hak suara.
Hingga berakhirnya masa PSU pukul 18.00 waktu setempat ia mengatakan total hanya tujuh WNI yang nyoblos di KSK nomor 44, terdiri dari dua DPTLN dan lima DPK yang merupakan seorang pengawas PSU KSK dan empat orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).
Menurut dia, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memantau langsung jalannya di PSU di sana juga dibuat kaget dengan kondisi itu.
Sedangkan di beberapa lokasi lain seperti KSK 102 dan 103 justru WNI yang datang ramai, dan kebanyakan mereka yang merupakan DPK.
Dalam rekaman beberapa video dari pengawas PSU KSK terlihat sejumlah WNI yang termasuk DPK berteriak melakukan protes karena harus menunggu satu jam sebelum KSK ditutup pada pukul 18.00 jika ingin menyalurkan hak suara.
Kondisi itu membuat situasi di tempat pemungutan suara ulang menjadi tegang dan KPPSLN meminta bantuan dari KPU.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PSU metode KSK di Kuala Lumpur hadapi sejumlah kendala
Berita Terkait
Basarnas Natuna siaga penuh jelang Nataru
Rabu, 18 Desember 2024 15:59 Wib
Disdamkar Natuna-Kepri lakukan 283 operasi non kebakaran sepanjang 2024
Rabu, 18 Desember 2024 12:04 Wib
LKBN ANTARA dapat predikat informatif dalam Anugerah KIP 2024
Rabu, 18 Desember 2024 8:25 Wib
Vinicius Junior dinobatkan sebagai pemain pria terbaik FIFA 2024, Emiliano Martinez kiper terbaik
Rabu, 18 Desember 2024 5:52 Wib
H-1 penutupan, MK menerima 294 permohonan sengketa Pilkada 2024
Selasa, 17 Desember 2024 12:35 Wib
DP3AP2KB: Kepesertaan KB pria di Kota Batam sesuai target 2024
Senin, 16 Desember 2024 16:44 Wib
Kanwil Kemenkumham Kepri terima predikat wilayah bebas dari korupsi 2024
Senin, 16 Desember 2024 15:27 Wib
KPU sebut tiga kabupaten/kota di Kepri ajukan permohonan sengketa pilkada
Senin, 16 Desember 2024 15:03 Wib
Komentar