DPRD Batam Sesalkan Penghapusan Pengadaan Alkes RSUD

Sabtu, 13 Agustus 2011 00:33 WIB

Batam (ANTARA News) - Tim Badan Anggaran DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau, menyesalkan penghapusan dana pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batam dari APBD Perubahan 2011.

"Alat kesehatan (alkes) ini sangat penting dan tidak tepat kalau sampai didrop dari APBD," kata anggota Banggar Ricky Indrakari, Jumat.

Ia mengatakan, alat kesehatan amat diperlukan bagi masyarakat yang hendak berobat, sehingga layak dipertahankan dalam APBD.

Selain demi pelayanan kesehatan masyarakat, kelengkapan alkes juga penting agar RSUD Batam naik kelas menjadi tipe C.

Menurut dia, seharusnya alat kesehatan dan pembangunan sekolah menjadi prioritas anggaran belanja daerah.

Penghapusan beberapa mata anggaran dalam APBD Kota Batam disebabkan defisit anggaran yang dialami.

"Menurut saya, kalau semua dicabut, buat bendera bangkrut saja. Alkes dan pembangunan sekolah mau didrop, sementara insentif pegawai tidak," kata dia.

Sementara itu, situs resmi LPSE Batam memuat pengumuman rencana pengadaan alkes, di antaranya, alat kedokteran laboratorium Rp5 miliar, radiologi Rp17,1 miliar, alat penujang medis 2, Rp 1,1 miliar, penunjang medis 1, Rp2,2 miliar, alat emergency dan tindakan Rp14 miliar, alat-alat rawat inap Rp 25,9 miliar, pelayanan dasar Rp2 miliar, dan belanja bahan habis pakai kesehatan serta belanja obat-obatan yang tidak terdapat dalam Formularium Gakin.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam Rudi mengatakan, asumsi dasar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD.

Perubahan 2011 hanya Rp1,125 triliun, menurun dibandingkan APBD murni yang mencapai Rp1,4 triliun.

Asumsi PAD berkurang dari Rp369 miliar menjadi Rp269 miliar dan dana perimbangan menurun dari Rp838 miliar menjadi Rp810 miliar.

Bagi hasil pajak juga berkurang dari semula ditargetkan Rp196 miliar menjadi Rp171 miliar. Dana bagi hasil provinsi juga mengalami penurunan dari Rp89 miliar menjadi Rp84 miliar.

Akibat menyusutnya APBD, pembiayaan sejumlah program pemerintah terpaksa dipotong. "Tapi kalau bisa, untuk program yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat tidak dipotong," katanya.

Kepala Dinas Tata Kota Batam juga menunda rencana pembangunan tiga sekolah karena keterbatasan anggaran.

Kepala Dinas Tata Kota Batam Gintoyono mengatakan, dari empat sekolah, hanya satu yang pembangunannya diteruskan, sedangkan tiga lainnya ditunda.

Menurut dia, seharusnya dalam APBD Batam 2011 Pemkot Batam membangun empat sekolah yaitu SD Sei Daun, SD Sei Pelengut dan dua SMP di Dapur 12 dan Batam Kota. Namun, yang dibangun hanya SD Sei Pelengut.

Ia mengatakan, tiga sekolah lain akan dianggarkan ulang pada APBD 2012.

Selain karena keterbatasan anggaran, penundaan pembangunan sekolah baru juga karena waktu pembangunan yang sempit. "Saya tidak berani karena waktu habis anggaran sebentar lagi, sementara lahan yang tersedia belum matang," kata dia.

(ANT-YJN/S023/Btm3)