Pemprov Kepri menambah usulan kuota PPPK jadi 4.100 orang

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menambah kuota usulan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menjadi 4.100 orang pada tahun anggaran 2024.

"Usulan itu sudah kita sampaikan langsung ke pemerintah pusat, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Rabu.

Ansar menyebut awalnya Pemprov Kepri hanya mengusulkan kuota 800 orang untuk seleksi PPPK tahun 2024, namun berdasarkan beberapa pertimbangan akhirnya diputuskan penambahan jumlah kuota menjadi 4.100 orang.

Kebijakan tersebut diambil setelah Gubernur Ansar dan jajaran bertemu dengan Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, di mana hasil dari pertemuan itu bahwa Kemenpan-RB memberikan kesempatan menambah usulan kuota penerimaan PPPK.

"Makanya usulan kita bertambah jadi 4.100 orang. Semoga direstui Kemenpan-RB," jelas Ansar.

Gubernur Ansar berharap penambahan kuota seleksi PPPK itu bisa mengakomodir seluruh tenaga honorer termasuk tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemprov Kepri agar bisa diangkat menjadi pegawai PPPK.

"Meskipun konsekuensinya itu, belanja pegawai kita pasti akan meningkat," ujar Ansar.

Sejauh ini, lanjut dia, Pemprov Kepri belum bisa memastikan kapan proses pelaksanaan seleksi PPPK tahun 2024, karena masih menunggu kabar lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait usulan formasi yang sudah disampaikan tersebut.

Ia menambahkan bahwa pembiayaan gaji PPPK dibebankan kepada pemerintah daerah. PPPK akan dikontrak dengan perjanjian kerja selama lima tahun, dan kemungkinan bisa diperpanjang.

"Kalau sudah diangkat jadi PPPK, otomatis kesejahteraan para tenaga honorer bakal meningkat atau lebih baik dari sebelumnya," ucap Ansar.

Pada tahun 2024, pemerintah pusat kembali membuka seleksi calon aparatur sipil negara (CASN), dengan total formasi seleksi sebanyak 2,3 juta orang. Dengan rincian, seleksi calon aparatur sipil negara (CPNS) sebanyak 690 ribu formasi, dan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 1,6 juta formasi.

Baca juga: DKPP Kota Batam perketat jalur masuk pengiriman hewan kurban untuk cegah PMK