Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengalihkan usulan pembangunan Sekolah Rakyat, yang semula akan dibangun di kawasan Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang ke Kabupaten Bintan.
Kepala Dinas Sosial Kepri Burhanudin mengatakan alasan pengalihan itu karena pertimbangan Pemkot Tanjungpinang juga sudah mengusulkan Sekolah Rakyat di kawasan Senggarang.
"Artinya, ada dua usulan Sekolah Rakyat di wilayah Tanjungpinang, yaitu dari pemprov dan pemkot. Sementara di Bintan belum ada, makanya digeser ke sana (Bintan Buyu) biar merata," kata Burhanudin di Tanjungpinang, Sabtu.
Usulan Sekolah Rakyat tersebut, kata dia, sudah disampaikan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Kepri mengusulkan total tiga Sekolah Rakyat, yang tersebar di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Natuna.
Burhanudin menyebut usulan pembangunan ketiga Sekolah Rakyat itu telah diterima dan dibahas di tingkat pusat, dan berharap seluruh usulan tersebut dapat disetujui oleh Kemensos.
"Untuk rencana pembangunannya tergantung dari pusat, bisa 2025 atau 2026," ujarnya.
Burhanudin melanjutkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan dibiayai penuh APBN melalui Kementerian PUPR, sedangkan pemerintah daerah hanya menyiapkan lahan.
Dia menjelaskan, Sekolah Rakyat gratis bagi siswa kalangan tak mampu, terutama siswa putus sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Sistem pendidikannya boarding school atau sekolah berasrama.
"Kuota siswanya sekitar 1.000 orang untuk ketiga Sekolah Rakyat tersebut," ungkapnya.
Burhanudin menambahkan Sekolah Rakyat akan dikelola Kemensos. Sementara tenaga pendidiknya akan direkrut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan menjadi pegawai pusat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Kepri alihkan usulan pembangunan Sekolah Rakyat ke Bintan
Komentar