BUMD Batam Rugi Rp2,2 Miliar

Rabu, 16 November 2011 18:40 WIB

Batam (ANTARA Kepri) - Direktur Utama PT Pembangunan Kota Batam, Hari Basuki menyatakan Badan Usaha Milik Daerah tersebut rugi Rp2,2 miliar dari usaha penjualan sembako sebagai upaya menstabilkan harga di Batam.

"Dana awal Rp2,2 miliar yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam sebagai modal usaha pada 2003 telah habis untuk menstabilkan gejolak harga sembako di Batam," kata Hari di Batam, Rabu.

Menurut Hari, upaya menstabilkan harga sembako di Batam yang jauh lebih tinggi daripada daerah lain membutuhkan modal besar.

"Kami hanya bertahan 2003-2004 saja. Pada 2005 sudah tidak berjalan karena tidak ada suntikan dana lagi dari Pemkot Batam. Modal yang diberikan hanya bisa untuk menstabilkan harga sembako dalam dua tahun," ucap Hari.

Hari mengatakan, sejak 2005 PT Pembangunan Kota Batam telah berupaya bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang ada di Batam untuk menutupi kerugian tersebut.

"Pada 2005 PT Pembangunan Kota Batam bekerjasama dengan PT Pengelolaan Limbah Industri Batam (PLIB). Pada perusahaan ini PT Pembangunan Kota Batam mempunyai saham sebesar 10 persen pada modal awal," kata dia.

Selain dengan perusahaan tersebut, PT Pembangunan Kota Batam melakukan kerjasama dengan PT Tria Talang Emas untuk membangun dan menjalankan PLTU Batubara di kawasan Kabil, Batam. Di tahun yang sama juga menjalin kerjasama dengan PT Itti Daya Latu Prima untuk suplai gas dari Jambi dengan saham masing-masing sebesar 10 persen.

"Dari kerjasama dengan beberapa perusahaan tersebut, PT Pembangunan Kota Batam mampu memberikan masukan pada pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp600 juta hingga saat ini," ucap dia.

Hari menyatakan siap bila Pemkot Batam melakukan evaluasi direksi dan kinerja perusahaan yang ia pimpin.

"Evaluasi merupakan hak Pemerintah Kota Batam sebagai pemeggang saham. Jajaran direlsi siap kalau itu yang dikehendaki Wali Kota Batam," ucap dia.

Sebelumnya, Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan akan evaluasi kinerja jajaran direksi perusahaan tersebut. Karena dalam paripurna Pandangan Fraksi terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sempat disinggung tentang keberadaan badan usaha tersebut yang tidak mengalami perkembangan dan tidak memberi keuntungan terhadap pendapatan daerah.

"Kami akan melakukan evaluasi untuk mengetahui permasalahan yang membelit perusahaan tersebut," kata Dahlan.

(pso-292/B012)